Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Joe Ferguson, berumur sembilan tahun, dengan Bendera Nasional Inggris Union Jack dilukis di wajahnya, melihat ke atas saat para penggemar keluarga Kerajaan Inggris berkumpul di sepanjang jalan pusat Perayaan 70 Tahun Bertakthanya Ratu Inggris di London, Inggris pada Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Nicholson/wsj/KZU).
LONDON, DDTCNews - Komite Keuangan Parlemen Inggris meminta pemerintah untuk menyederhanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dalam laporannya, parlemen berpandangan sistem perpajakan Inggris sudah terlampau kompleks. Hal ini menambah beban kepatuhan dan menjadi disinsentif bagi wajib pajak untuk mengembangkan usahanya.
"Banyaknya insentif dan pembebasan pajak justru menambah beban kepatuhan dan menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak," tulis parlemen dalam laporannya, dikutip Jumat (16/6/2023).
Komite Keuangan Parlemen Inggris mencatat saat ini terdapat 1.180 insentif dan pembebasan pajak yang diberlakukan berdasarkan threshold tertentu. Akibat beragam threshold tersebut, pelaku usaha justru enggan mengembangkan usahanya agar tetap mendapatkan insentif pajak.
Dengan demikian, insentif pajak justru menjadi penghambat tumbuh kembang dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi. "Akibat threshold pengusaha kena pajak senilai £85.000, tercatat ada banyak perusahaan yang menjaga omzetnya sedikit di bawah batas tersebut," tulis Komite Keuangan Parlemen Inggris dalam laporannya.
Bukannya mendukung penyederhanaan sistem pajak, pemerintah Inggris justru membubarkan Office of Tax Simplification (OTS). Lembaga tersebut didirikan pada 2010 dan memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi terkait simplifikasi sistem pajak kepada menteri keuangan.
OTS tercatat dibubarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun lalu pada masa pemerintahan Perdana Menteri Liz Truss.
Dengan dibubarkannya OTS, Komite Keuangan Parlemen Inggris pun memerintahkan kepada menteri keuangan untuk melaporkan keberlanjutan dari simplifikasi sistem perpajakan kepada Komite Keuangan Parlemen Inggris setiap tahun.
Laporan tersebut harus menyajikan informasi tentang kinerja pemerintah dalam menyederhanakan sistem pajak, progam yang diambil menteri keuangan untuk meringankan beban kepatuhan wajib pajak, dan perbandingan kompleksitas sistem pajak Inggris dengan negara lain.
"Pembubaran OTS menunjukkan pemerintah tidak serius dalam melakukan simplifikasi sistem pajak. Itulah mengapa kami meminta pemerintah untuk melaporkan progres simplifikasi sistem pajak setiap tahun," ujar Ketua Komite Keuangan Parlemen Inggris Harriett Baldwin. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
