Sistem Identitas Tunggal Jadi Fokus Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Dalam Negeri fokus pada penerapan sistem identitas tunggal dengan memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Data yang diintegrasikan juga mencakup pajak. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (9/5/2019).

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan kunci dari penerapan sistem identitas tunggal ini adalah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP elektronik.

“KTP elektronik ini nantinya akan terkoneksi dengan data yang terdapat pada SIM, BPJS, asuransi, pajak, TNI-Polri, dan Badan Pertanahan Nasional. Nanti semua data terintegrasi,” katanya.

Dengan penerapan sistem identitas tunggal ini, pemerintah akan memblokir kepemilikan KTP lama. Dengan demikian, setiap penduduk dipastikan hanya memiliki satu KTP elektronik yang terintegrasi dengan data berbagai sektor, termasuk pajak.

Beberapa media juga menyoroti temuan Tax Justice Network yang melaporkan adanya praktik penghindaran pajak oleh anak perusahaan British American Tobacco (BAT) di Indonesia yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Pasalnya, negara disebut-sebut menanggung kerugian US$13,7 juta per tahun.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Kerahasiaan Data Dijamin

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengimbau agar masyarakat tidak risau dengan penerapan sistem identitas tunggal. Pasalnya, semua data yang diintegrasikan akan dijamin penggunaan dan kerahasiaannya. Hingga saat ini, sudah ada 1.210 lembaga yang sudah mengintegrasikan data lembaganya dnegan data kependudukan.

“Data masyarakat Indonesia perlu kita manfaatkan serta jaga kerahasiaannya,” kata Zudan.

• Langkah Penghindaran Pajak yang Dijalankan

Berdasarkan laporan Tax Justice Network, anak perusahaan BAT di Indonesia melakukan penghindaran pajak dengan dua cara yaitu pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan serta pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT. Penghindaran ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan BAT yang berada di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia.

• Bentoel Membantah

Director of Legal & External Affairs Bentoel Internasional Investama Mercy Fransisca Hutahaean membantah isi laporan Tax Justice Network. Menurutnya, BAT dan anak perusahaan, termasuk Bentoel, senantiasa menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• DJP Akan Pelajari Laporan Tax Justice Network

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengaku masih akan mempelajari laporanTax Justice Network. DJP pun belum bisa memberi penjelasan terkait langkah lanjutan yang akan diambil. “Kita pelajari dulu laporan tersebut,” katanya.

• PNBP Minerba Capai 36,23%

Hingga awal Mei, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) subsektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) 2019 telah mencapai Rp15,65 triliun 36,23% dari target tahun ini senilai Rp43,2 triliun. Meskipun harga komoditas, khususnya batu bara masih dalam tren penurunan, target PNBP tahun ini masih realistis untuk dicapai. Adapun komoditas batu bara menjadi penyumbang terbesar dalam PNBP minerba dengan kontribusi sekitar 80%. (kaw)