BERITA PAJAK HARI INI

Sinyal Positif dari Kepatuhan WP OP Nonkaryawan

Kurniawan Agung Wicaksono | Rabu, 19 Desember 2018 | 08:57 WIB
Sinyal Positif dari Kepatuhan WP OP Nonkaryawan

ilustrasi DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan tercatat menurun. Sebaliknya, kepatuhan formal WP OP nonkaryawan mengalami kenaikan. Hal ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (19/12/2018).

Hingga pertengahan Desember 2018, jumlah WP OP karyawan yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) mencapai 9,8 juta atau sekitar 72% dari jumlah WP wajib SPT 13,7 juta. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun lalu 10,05 juta WP.

Sementara itu, kepatuhan formal WP OP nonkaryawan hingga pertengahan bulan ini mencapai 1,7 juta atau sekitar 70,8% dari jumlah WP wajib SPT 2,4 juta. Performa tersebut sekaligus mencatatkan peningkatan dari posisi tahun lalu 1,2 juta atau sekitar 63,1% dari WP wajib SPT 1,9 juta.

Baca Juga:
DJP: Restitusi Bakal Bisa Dicairkan ke Rekening atau Deposit Pajak WP

Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan topik terkait rencana pengenaan cukai plastik. Pemerintah optimistis rancangan peraturan pemerintah (RPP) cukai plastik akan selesai pada akhir tahun ini. Pemerintah mengklaim pengenaan cukai plastik bukan semata-mata untuk penerimaan, melainkan juga untuk tujuan lingkungan.

Berikut ulasan berita selengkapnya:

  • Dampak Kenaikan PTKP

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan penurunan kepatuhan formal WP OP karyawan merupakan dampak dari kenaikan Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2016.

Baca Juga:
PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran

“Kenaikan [PTKP] 2016, tetapi masih banyak yang memasukkan SPT 2017, sekarang tidak memasukkan SPT lagi,” katanya.

  • Sinyal Positif WP OP Nonkaryawan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan kenaikan rasio kepatuhan formal WP OP nonkaryawan menjadi sinyal positif. “Ini sesuai dengan harapan kami untuk meningkatkan kepatuhan WP OP usahawan yang seharusnya menjadi basis pemajakan yang signifikan dalam administrasi perpajakan,” tutur Hestu.

  • Fokus Pada WP dengan Kepatuhan di Bawah Rata-Rata

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan untuk menjamin keberlanjutan kepatuhan WP, pemerintah perlu fokus pada kelompok WP yang memiliki kepatuhan di bawah rata-rata.

Baca Juga:
Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan
  • RPP Cukai Plastik Ditarget Selesai Akhir 2018

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nirwala Dwi Hariyanto mengatakan RPP cukai plastik hingga saat ini masih belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perindustrian. Namun, dia optimistis Kementerian Perindustrian sudah menyetujui secara prinsip, tinggal menunggu penyelarasan. “Saya yakin selesai akhir tahun ini,” katanya.

  • Ubah Perilaku Masyarakat

Peneliti Madya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Joko Tri Haryanto mengatakan pengenaan cukai plastik tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara. Cukai plastik, sambungnya, diterapkan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik. Plastik menyumbang emisi cukup besar.

  • Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga

Beberapa ekonom memproyeksi tidak akan ada penyesuaian dosis kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada bulan ini. Kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 bps dari 5,75% menjadi 6% pada bulan lalu diprediksi sudah mengantisipasi adanya kenaikan suku bunga The Fed. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 25 Oktober 2024 | 15:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP: Restitusi Bakal Bisa Dicairkan ke Rekening atau Deposit Pajak WP

Jumat, 25 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

BERITA PILIHAN
Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:15 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Berikan Penghargaan untuk Pemenang Lomba dan Kontributor Buku

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:00 WIB HUT KE-17 DDTC

Kabinet Baru Perlu Baca Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:39 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Ini Layak Jadi Pertimbangan Pemerintah Baru

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:04 WIB HUT KE-17 DDTC

Digelar, Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 17:00 WIB KAMUS PERPAJAKAN

Update 2024, Apa itu Wilayah Pengembangan Industri (WPI)?

Jumat, 25 Oktober 2024 | 15:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP: Restitusi Bakal Bisa Dicairkan ke Rekening atau Deposit Pajak WP

Jumat, 25 Oktober 2024 | 14:30 WIB PERPRES 139/2024

Peraturan Kementerian Baru di Bawah Komando Prabowo, Download di Sini!

Jumat, 25 Oktober 2024 | 12:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pemprov Beri Diskon Pajak Kendaraan untuk Penyandang Disabilitas

Jumat, 25 Oktober 2024 | 12:00 WIB PETA JALAN EKONOMI BIRU

Geliatkan Ekonomi Biru, Kemudahan Izin dan Keringanan Pajak Disiapkan