ilustrasi DJP.
JAKARTA, DDTCNews – Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan tercatat menurun. Sebaliknya, kepatuhan formal WP OP nonkaryawan mengalami kenaikan. Hal ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (19/12/2018).
Hingga pertengahan Desember 2018, jumlah WP OP karyawan yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) mencapai 9,8 juta atau sekitar 72% dari jumlah WP wajib SPT 13,7 juta. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun lalu 10,05 juta WP.
Sementara itu, kepatuhan formal WP OP nonkaryawan hingga pertengahan bulan ini mencapai 1,7 juta atau sekitar 70,8% dari jumlah WP wajib SPT 2,4 juta. Performa tersebut sekaligus mencatatkan peningkatan dari posisi tahun lalu 1,2 juta atau sekitar 63,1% dari WP wajib SPT 1,9 juta.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan topik terkait rencana pengenaan cukai plastik. Pemerintah optimistis rancangan peraturan pemerintah (RPP) cukai plastik akan selesai pada akhir tahun ini. Pemerintah mengklaim pengenaan cukai plastik bukan semata-mata untuk penerimaan, melainkan juga untuk tujuan lingkungan.
Berikut ulasan berita selengkapnya:
Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan penurunan kepatuhan formal WP OP karyawan merupakan dampak dari kenaikan Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2016.
“Kenaikan [PTKP] 2016, tetapi masih banyak yang memasukkan SPT 2017, sekarang tidak memasukkan SPT lagi,” katanya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan kenaikan rasio kepatuhan formal WP OP nonkaryawan menjadi sinyal positif. “Ini sesuai dengan harapan kami untuk meningkatkan kepatuhan WP OP usahawan yang seharusnya menjadi basis pemajakan yang signifikan dalam administrasi perpajakan,” tutur Hestu.
Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan untuk menjamin keberlanjutan kepatuhan WP, pemerintah perlu fokus pada kelompok WP yang memiliki kepatuhan di bawah rata-rata.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nirwala Dwi Hariyanto mengatakan RPP cukai plastik hingga saat ini masih belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perindustrian. Namun, dia optimistis Kementerian Perindustrian sudah menyetujui secara prinsip, tinggal menunggu penyelarasan. “Saya yakin selesai akhir tahun ini,” katanya.
Peneliti Madya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Joko Tri Haryanto mengatakan pengenaan cukai plastik tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara. Cukai plastik, sambungnya, diterapkan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik. Plastik menyumbang emisi cukup besar.
Beberapa ekonom memproyeksi tidak akan ada penyesuaian dosis kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada bulan ini. Kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 bps dari 5,75% menjadi 6% pada bulan lalu diprediksi sudah mengantisipasi adanya kenaikan suku bunga The Fed. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.