BERITA PAJAK HARI INI

Sinyal Positif dari Kepatuhan WP OP Nonkaryawan

Kurniawan Agung Wicaksono | Rabu, 19 Desember 2018 | 08:57 WIB
Sinyal Positif dari Kepatuhan WP OP Nonkaryawan

ilustrasi DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan tercatat menurun. Sebaliknya, kepatuhan formal WP OP nonkaryawan mengalami kenaikan. Hal ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (19/12/2018).

Hingga pertengahan Desember 2018, jumlah WP OP karyawan yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) mencapai 9,8 juta atau sekitar 72% dari jumlah WP wajib SPT 13,7 juta. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun lalu 10,05 juta WP.

Sementara itu, kepatuhan formal WP OP nonkaryawan hingga pertengahan bulan ini mencapai 1,7 juta atau sekitar 70,8% dari jumlah WP wajib SPT 2,4 juta. Performa tersebut sekaligus mencatatkan peningkatan dari posisi tahun lalu 1,2 juta atau sekitar 63,1% dari WP wajib SPT 1,9 juta.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan topik terkait rencana pengenaan cukai plastik. Pemerintah optimistis rancangan peraturan pemerintah (RPP) cukai plastik akan selesai pada akhir tahun ini. Pemerintah mengklaim pengenaan cukai plastik bukan semata-mata untuk penerimaan, melainkan juga untuk tujuan lingkungan.

Berikut ulasan berita selengkapnya:

  • Dampak Kenaikan PTKP

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan penurunan kepatuhan formal WP OP karyawan merupakan dampak dari kenaikan Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2016.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

“Kenaikan [PTKP] 2016, tetapi masih banyak yang memasukkan SPT 2017, sekarang tidak memasukkan SPT lagi,” katanya.

  • Sinyal Positif WP OP Nonkaryawan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan kenaikan rasio kepatuhan formal WP OP nonkaryawan menjadi sinyal positif. “Ini sesuai dengan harapan kami untuk meningkatkan kepatuhan WP OP usahawan yang seharusnya menjadi basis pemajakan yang signifikan dalam administrasi perpajakan,” tutur Hestu.

  • Fokus Pada WP dengan Kepatuhan di Bawah Rata-Rata

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan untuk menjamin keberlanjutan kepatuhan WP, pemerintah perlu fokus pada kelompok WP yang memiliki kepatuhan di bawah rata-rata.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini
  • RPP Cukai Plastik Ditarget Selesai Akhir 2018

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nirwala Dwi Hariyanto mengatakan RPP cukai plastik hingga saat ini masih belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perindustrian. Namun, dia optimistis Kementerian Perindustrian sudah menyetujui secara prinsip, tinggal menunggu penyelarasan. “Saya yakin selesai akhir tahun ini,” katanya.

  • Ubah Perilaku Masyarakat

Peneliti Madya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Joko Tri Haryanto mengatakan pengenaan cukai plastik tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara. Cukai plastik, sambungnya, diterapkan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik. Plastik menyumbang emisi cukup besar.

  • Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga

Beberapa ekonom memproyeksi tidak akan ada penyesuaian dosis kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada bulan ini. Kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 bps dari 5,75% menjadi 6% pada bulan lalu diprediksi sudah mengantisipasi adanya kenaikan suku bunga The Fed. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?