Singgung PPN Multitarif, Banggar DPR Beri Catatan Khusus

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan catatan khusus atas usulan pemerintah menerapkan skema PPN multitarif sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.

Dalam reviu KEM-PPKF 2022, Banggar menilai PPN dengan tarif lebih dari satu berpotensi menyulitkan pemungutan dan lebih kompleks untuk diterapkan dibandingkan dengan skema PPN tarif tunggal seperti yang berlaku saat ini.

"Adanya penerapan tarif yang berbeda akan berisiko terhadap kesalahan penerapan tarif. Selain itu, administrasi setiap transaksi bakal lebih sulit. Ini dapat berimplikasi berkurangnya efisiensi PPN," sebut Banggar, Senin (31/5/2021).

Untuk itu, Banggar berpandangan skema PPN tarif tunggal seperti saat ini lebih baik ketimbang PPN multitarif. Selain itu, tarif tunggal ini juga dinilai lebih mampu mendukung terciptanya kepatuhan terhadap administrasi pajak.

Penerapan PPN multitarif bukanlah barang baru. Di beberapa negara, tarif PPN normal diterapkan berbarengan dengan tarif PPN khusus yang lebih rendah atas barang dan jasa tertentu. Lalu, tarif yang lebih tinggi diterapkan atas barang yang tergolong mewah.

Merujuk pada dokumen KEM-PPKF 2022, skema PPN multitarif merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi fasilitas-fasilitas PPN yang selama ini diberikan. Hal ini dikarenakan fasilitas PPN justru dapat menjadi distorsi terhadap daya saing produk lokal.

Selain itu, terdapat pula indikasi yang menunjukkan fasilitas PPN yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran dan mengikis basis pemajakan. Untuk itu, perluasan basis PPN tersebut menjadi opsi yang ditawarkan pemerintah. (rig)