INTEGRASI DATA

SiMoDIS BI-Kemenkeu Efektif 1 Januari 2020, Ini Imbauan untuk Importir

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 Desember 2019 | 16:49 WIB
SiMoDIS BI-Kemenkeu Efektif 1 Januari 2020, Ini Imbauan untuk Importir

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Integrasi data antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam bentuk Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS) berlaku efektif tahun depan. Pelaku usaha diimbau untuk patuh dalam urusan kepabeanan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dalam implementasi SiMoDIS per 1 Januari 2020. Dengan sistem tersebut membuat otoritas kepabeanan memiliki instrumen untuk menguji kepatuhan pelaku usaha baik ekspor dan impor.

"Integrasi data dalam SiMoDIS akan digunakan sebagai indikator dalam menyusun profiling kepatuhan pengusaha," katanya di Kantor Pusat DJBC, Jumat (27/12/2019).

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Heru menyebutkan implementasi SiMoDIS tahun depan akan mengintegrasikan berbagai data baik dari Ditjen Bea Cukai dan Bank Indonesia. Dari sisi DJBC, data yang masuk dalam SiMoDIS antara lain seluruh data ekspor impor, dan pemberitahuan pabean dari zona perdagangan bebas Batam.

Kemudian manifes barang kiriman, data dari tempat penimbunan berikat, profil eksportir dan importir serta manifes data keberangkatan dan kedatangan penumpang juga masuk dalam SiMoDIS.

Sementara itu, bank sentral akan menanamkan data devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. Integrasi data tersebut, memberikan data lengkap bagi DJBC untuk melakukan pemetaan kepatuhan dari pelaku usaha.

Baca Juga:
Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Menurut Heru, bagi pengusaha yang tidak patuh acap kali melakukan tindakan under invoice untuk pemberitahuan kegiatan dagang lintas yurisdiksi. Dengan adanya SiMoDIS, maka praktik tersebut bisa ditekan dengan melakukan analisis aliran uang yang tersedia dalam SiMoDIS.

"Untuk yang masih coba-coba tidak patuh dengan adanya SiMoDIS maka akan dilakukan perlakuan yang berbeda dengan Verifikasi lebih mendalam seperti pemeriksaan fisik," paparnya.

Selain itu, ruang dikenakannya sanksi administratif hingga penundaan pelayanan menjadi salah tindakan DJBC untuk pelaku usaha yang tidak patuh. Bahkan, proses lanjutan hingga pemblokiran juga dimungkinkan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.

Baca Juga:
DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai

Pada sisi lain, untuk pengusaha patuh maka karpet merah akan disediakan oleh Ditjen Bea Cukai. Kemudahan pelayanan hingga diberikan fasilitas fiskal akan diberikan sebagai timbal balik dari kepatuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

"Bagi eksportir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif seperti Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), kawasan berikat dan Authorized Aconomic Operator (AEO). Kemudian untuk importir diberikan jalur prioritas dan proses Clarence yang lebih cepat," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai

Rabu, 22 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global, Capacity Building & Kepastian Hukum Jadi Kunci

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Januari 2025 | 12:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Pensiun yang Tak Tercakup Pajak Minimum Global

Rabu, 29 Januari 2025 | 10:00 WIB INPRES 1/2025

Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Rabu, 29 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA CIMAHI

Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

Selasa, 28 Januari 2025 | 15:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat dan Bayar Deposit Pajak di Coretax DJP