Simak, Ini Rencana Ditjen Pajak Tingkatkan Kepatuhan Sukarela

JAKARTA, DDTCNews – Peningkatan kepatuhan sukarela menjadi salah satu aspek yang akan dijalankan untuk memperluas basis pajak. Langkah ini bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak.

Dalam materi paparan Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk Dialog Perpajakan, Selasa (10/12/2019) dijelaskan peningkatan kepatuhan sukarela dilakukan melalui dua aspek, yaitu edukasi yang efektif dan pelayanan yang berkualitas. Dalam aspek edukasi yang efektif, DJP mengunakan inklusi kesadaran pajak.

“Penanaman arti penting pajak melalui pendidikan formal – dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi – dan nonformal bagi calon pajak wajib pajak masa depan,” demikian bunyi pernyataan otoritas dalam materi tersebut.

Inklusi kesadaran pajak ini mempunyai tiga pilar. Pertama, peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Kedua, penyiapan materi edukasi. Ketiga, edukasi dan kampanye nasional. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan diterjemahkan dalam berbagai program.

Adapun inklusi kesadaran pajak ini terdiri atas 11 program. Kesebelas program itu adalah kerja sama dan regulasi, integrase materi kesadaran pajak dalam bahan ajar, integrasi materi kesadaran pajak dalam SPADA (sistem pembelajaran daring), literasi, dan penyediaan konten media.

Selanjutnya, ada pula pengembangan microsite, publikasi, penghargaan, kesiswaan/kemahasiswaan, penelitian dan pengembangan, serta edukasi. Salah satu capaian program sadar pajak telah mencakup 104 kampus piloting dan 4.658 relawan pajak dari seluruh Indonesia.

Selanjutnya, dalam aspek pelayanan yang berkualitas, otoritas menjalankan 4 cakupan kegiatan utama. Pertama, penyusunan standar pelayanan sesuai Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik. Cakupan ini terdiri atas standardisasi pelayanan di KPP, direktori layanan perpajakan, pelayanan pengaduan, dan Call Center 1500200.

Kedua, percepatan layanan. Hal ini mencakup pemberian layanan secara elektronik (E-Reg, E-Billing, dan E-Filing) dan compliance risk management (CRM). Ketiga, pemberian layanan tertentu lainnya. Ini mencakup mal pelayanan publik (MPP) dan layanan di luar kantor (LDK) serta online single submission (OSS) dan konfirmasi status wajib pajak (KSWP).

Keempat, perbaikan berkesinambungan. Hal ini mencakup survei kepuasan pengguna layanan (SKPL) DJP dan Kemenkeu, monitoring dan evaluasi Pelayanan, serta pengembangan click, call, counter (3C). Terkait dengan 3C ini, DJP sudah menetapkan roadmap hingga 2024 seperti berikut: