KEBIJAKAN EKONOMI

Siapapun Presiden Terpilih akan Hadapi Tantangan Ini

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 April 2019 | 19:21 WIB
Siapapun Presiden Terpilih akan Hadapi Tantangan Ini

Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko

JAKARTA, DDTCNews - Siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden 2019 akan menghadapi tantangan berat. Lesunya perekonomian global berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan kinerja investasi menjadi PR yang harus segera diselesaikan pemerintah terpilih. Menurutnya, daya pikat Indonesia dalam menarik investasi mulai pudar.

Hal tersebut berdasarkan survei Japan External Trade Organization (Jetro) 2019 di mana posisi Vietman masih lebih menjanjikan ketimbang Indonesia. Menarik kegiatan investasi akan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah terpilih nanti.

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

"Survei Jetro tunjukan prospek bisnis di Asia dan termasuk di Indonesia alami penurunan cukup dalam. Ini tantangan yang cukup serius," katanya dalam Kongkow Bisnis Pas FM 'Titipan Roadmap Perekonomian Indonesia', Rabu (10/4/2019).

Dia menjelaskan persaingan menarik investasi akan berlangsung sengit, terutama dengan Vietman. Pasalnya pengusaha Jepang menilai Vietman lebih menarik dalam beberapa aspek.

Pertama, risiko naiknya biaya operasional di Vietman sebesar 30%. Sementara itu, Indonesia risiko lebih besar sebesar 47%. Kemudian potensi kenaikan gaji tenaga kerja di Vietman sebesar 74%, sedangkan Indonesia lebih tinggi potensi kenaikannya sebesar 82%.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

"Level salary Indonesia itu US$5.200 per tahun, dan Vietnam US$3.800. Jadi biaya produksi di Vietman lebih rendah. Kalau kompetensi tenaga kerjanya tidak jauh berbeda maka akan buat situasi yang tidak menggembirakan," paparnya.

Oleh karena itu, meningkatkan kompetensi SDM harus menjadi arah utama kebijakan pemerintah. Hal ini yang akan menjadi nilai tambah Indonesia di mata investor.

"Begitu nanti pemerintahan baru terbentuk, PR adalah mempercepat transformasi ekonomi lebih ringkas, responsif dan mengakselerasi kemampuan dunia usaha serta ketenagakerjaan," imbuhnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII