Siap-Siap! Data NIK-NPWP Belum Cocok, DJP Bakal Minta Klarifikasi

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan menyampaikan permintaan klarifikasi kepada wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia yang data identitas wajib pajak dan data kependudukannya belum cocok.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/2022, klarifikasi tidak hanya dilakukan atas data identitas semata, tetapi juga data email dan nomor telepon seluler, alamat tempat tinggal berdasarkan keadaan yang sebenarnya, KLU, dan unit keluarga.

"Penyampaian permintaan klarifikasi oleh Dirjen Pajak ... dilakukan melalui laman DJP, alamat pos elektronik wajib pajak, contact center DJP, dan/atau saluran lainnya yang ditentukan Dirjen Pajak," bunyi Pasal 4 ayat (3) PMK 112/2022, dikutip pada Minggu (24/7/2022).

Berdasarkan permintaan klarifikasi, wajib pajak perlu melakukan perubahan data apabila data yang disampaikan dalam permintaan klarifikasi belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Perubahan data oleh wajib pajak dapat dilakukan melalui laman DJP, contact center DJP, KPP tempat wajib pajak terdaftar, dan saluran lainnya yang ditentukan oleh DJP.

Wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia dengan data NIK dan NPWP yang tidak cocok dan tidak melakukan perubahan data masih memiliki kesempatan untuk menggunakan NPWP 15 digit hingga 31 Desember 2023.

Setelah tanggal tersebut, wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia harus melakukan perubahan data agar bisa mendapatkan layanan administrasi perpajakan.

"Penggunaan layanan ... dapat dilaksanakan dalam hal atas perubahan data tersebut telah dilakukan pemadanan dengan data kependudukan ... yang menghasilkan data valid," bunyi Pasal 6 ayat (3) PMK 112/2022.

Untuk diketahui, PMK 112/2022 merupakan aturan teknis dari penggunaan NIK sebagai NPWP. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, wajib pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP sejak 14 Juli 2022.

Penduduk yang dimaksud ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun NIK akan diaktivasi sebagai NPWP dapat berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. (rig)