Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
NEW YORK, DDTCNews —Pajak atas transaksi finansial Wall Street, Amerika Serikat (AS) diprediksi mencapai USD105 miliar atau Rp1.375 triliun lebih setiap tahunnya berdasarkan laporan yang dirilis Center for Economic and Policy Research (CERP) yang merupakan golongan sayap kiri.
Co-Director CERP Dean Baker mengungkapkan dalam laporan tersebut bahwa penerapan financial transaction taxes (FTTs) atau pajak atas transaksi finansial akan menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membahayakan aktivitas pasar keuangan.
“FTTs ini diusulkan karena bisa membuat pasar keuangan menjadi lebih efisien. FTTs mampu mengurangi hambatan jangka pendek, menjaga stabilitas pasar, dan memaksa industri keuangan untuk berfokus pada jangka panjang,” tutur Dean dalam laporan yang ditulisnya.
Dean menyarankan tarif FTTs sebaiknya dipatok sebesar 0,2% dari nilai nominalnya untuk perdagangan saham dan 0,0002% untuk perdagangan derivatif.
Usulan pengenaan FTTs semakin menguat lantaran Hillary Clinton yang merupakan salah satu calon Presiden AS gencar menyuarakannya. Menurut kabar yang beredar, Partai Demokrat membutuhkan banyak dana untuk menyukseskan berbagai program mereka.
Penerimaan FTTs ini diyakini mampu menopang program pendidikan kuliah gratis yang digaungkan Bernie Sanders. Diprediksi penerimaan FTTs bisa menutupi biaya kuliah sebesar USD75 miliar atau sekitar Rp982 triliun setiap tahunnya.
Namun, Baker mengingatkan penerapan FTTs tidak akan ada artinya jika biaya pendidikan di perguruan tinggi terus meningkat lebih cepat dibandingkan dengan laju inflasi. Di sisi lain kebijakan pendidikan kuliah gratis akan mengakibatkan permintaan pendaftaran di perguruan tinggi membludak.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.