KEBIJAKAN PEMERINTAH

Setop Ekspor Timah Mentah, Jokowi: Bisa Mulai Tahun Ini atau 2023

Muhamad Wildan | Kamis, 20 Oktober 2022 | 14:30 WIB
Setop Ekspor Timah Mentah, Jokowi: Bisa Mulai Tahun Ini atau 2023

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan segera melarang ekspor timah mentah dalam waktu dekat guna mendukung hilirisasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelarangan ekspor timah dalam bentuk mentah akan diimplementasikan pada tahun ini atau tahun depan.

"Kami belum [selesai] berhitung kapan ekspor bahan mentah timah disetop. Kami baru menghitung semuanya. [Harapannya] nanti semuanya berjalan dengan baik tidak ada yang dirugikan," katanya, Kamis (20/10/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Jokowi menjelaskan faktor yang diperhitungkan pemerintah sebelum melarang ekspor timah mentah di antaranya terkait dengan kesiapan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih tambang (smelter), baik yang dimiliki oleh BUMN maupun yang milik swasta.

"Setop tahun depan atau setop tahun ini, bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik milik BUMN maupun milik swasta harus kami kalkulasi semuanya," tuturnya.

Sebagai informasi, komoditas yang pertama kali diterapkan pelarangan ekspor guna mendukung hilirisasi ialah nikel. Menurut Jokowi, pelarangan ekspor dan hilirisasi nikel telah meningkatkan kinerja ekspor besi baja hingga 18 kali lipat.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Pemerintah mencatat nilai ekspor besi baja pada 2014 hanya mencapai Rp16 triliun. Dengan adanya pelarangan ekspor nikel mentah dan hilirisasi, nilai ekspor besi baja mengalami kenaikan sampai dengan Rp306 triliun.

Pertumbuhan ekonomi di daerah juga meningkat signifikan berkat pelarangan ekspor dan hilirisasi. Jokowi mengeklaim pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mampu mencapai 27% berkat pelarangan ekspor nikel mentah dan smelter di provinsi tersebut.

"Bisa angka 27% ini dari mana? Saya awalnya tidak percaya. Setelah saya cek, dulu ekspornya nikel hanya mentahan, sekarang sudah ada industri smelter di sana. Inilah kenapa berkali-kali saya sampaikan hilirisasi. Ya, karena itu," ujar presiden pada September. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja