KEBIJAKAN PEMERINTAH

Setop Ekspor Timah Mentah, Jokowi: Bisa Mulai Tahun Ini atau 2023

Muhamad Wildan | Kamis, 20 Oktober 2022 | 14:30 WIB
Setop Ekspor Timah Mentah, Jokowi: Bisa Mulai Tahun Ini atau 2023

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan segera melarang ekspor timah mentah dalam waktu dekat guna mendukung hilirisasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelarangan ekspor timah dalam bentuk mentah akan diimplementasikan pada tahun ini atau tahun depan.

"Kami belum [selesai] berhitung kapan ekspor bahan mentah timah disetop. Kami baru menghitung semuanya. [Harapannya] nanti semuanya berjalan dengan baik tidak ada yang dirugikan," katanya, Kamis (20/10/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Jokowi menjelaskan faktor yang diperhitungkan pemerintah sebelum melarang ekspor timah mentah di antaranya terkait dengan kesiapan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih tambang (smelter), baik yang dimiliki oleh BUMN maupun yang milik swasta.

"Setop tahun depan atau setop tahun ini, bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik milik BUMN maupun milik swasta harus kami kalkulasi semuanya," tuturnya.

Sebagai informasi, komoditas yang pertama kali diterapkan pelarangan ekspor guna mendukung hilirisasi ialah nikel. Menurut Jokowi, pelarangan ekspor dan hilirisasi nikel telah meningkatkan kinerja ekspor besi baja hingga 18 kali lipat.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Pemerintah mencatat nilai ekspor besi baja pada 2014 hanya mencapai Rp16 triliun. Dengan adanya pelarangan ekspor nikel mentah dan hilirisasi, nilai ekspor besi baja mengalami kenaikan sampai dengan Rp306 triliun.

Pertumbuhan ekonomi di daerah juga meningkat signifikan berkat pelarangan ekspor dan hilirisasi. Jokowi mengeklaim pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mampu mencapai 27% berkat pelarangan ekspor nikel mentah dan smelter di provinsi tersebut.

"Bisa angka 27% ini dari mana? Saya awalnya tidak percaya. Setelah saya cek, dulu ekspornya nikel hanya mentahan, sekarang sudah ada industri smelter di sana. Inilah kenapa berkali-kali saya sampaikan hilirisasi. Ya, karena itu," ujar presiden pada September. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak