Setelah Kripto dan Fintech, Pemerintah Bakal Atur PPN e-Commerce

JAKARTA, DDTCNews - Setelah menerbitkan aturan mengenai pengenaan pajak atas aset kripto dan financial technology (fintech), Ditjen Pajak akan segera menerbitkan regulasi khusus terkait dengan pemajakan atas sektor e-commerce.

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak (DJP) Bonarsius Sipayung mengatakan sesungguhnya perdagangan melalui e-commerce merupakan penyerahan yang terutang PPN.

"Akan kami atur. Ini masalah penegasan saja, karena mereka seharusnya terutang. Dengan aturan saat ini, gampang banget mereka menghindar. Tapi, kalau kami tetapkan marketplace menjadi pemungut PPN, siapa yang mau menghindar," katanya, dikutip pada Minggu (10/4/2022).

Bonarsius menuturkan kegiatan usaha melalui platform sesungguhnya merupakan cara lain dari usaha konvensional. Kendati demikian, perkembangan platform pada faktanya mengubah pola transaksi bisnis yang ada saat ini.

Untuk itu, lanjutnya, perubahan pola transaksi perlu direspons dengan kebijakan pajak khusus agar potensi penerimaan dapat direalisasikan. "Memajaki ini tidak mudah ketika misalnya menggunakan cara biasa," ujar Bonarsius.

Penyesuaian peraturan diperlukan untuk menciptakan equal treatment dan level playing field antara pedagang yang menjalankan kegiatan usaha lewat platform dan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan saat ini baru mengatur secara khusus tentang pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tak berwujud serta jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean melalui platform.

Belum terdapat ketentuan khusus mengenai pengenaan PPN atas penyerahan BKP berwujud yang memang berasal dari dalam daerah pabean kepada konsumen di dalam negeri.

Pemerintah sesungguhnya dapat menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak dengan dimasukkannya Pasal 32A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) melalui UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pada pasal tersebut, menteri keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Pihak lain yang dapat ditunjuk adalah pihak yang terlibat langsung dalam transaksi atau yang hanya memfasilitasi transaksi. (rig)