Setelah Brexit, Cayman Masuk ke Blacklist Surga Pajak

BRUSSELS, DDTCNews—Uni Eropa akan segera memasukkan Kepulauan Cayman, sebuah wilayah luar negeri Inggris, dalam daftar hitam (blacklist) negara surga pajak. Rencana itu mencuat kurang dari dua pekan setelah Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit.

Rancangan mandat negosiasi Uni Eropa menginginkan Inggris tetap mempertahankan standar pajak yang tinggi ketika periode transisi berakhir 2020. Adapun Cayman, dianggap gagal memberlakukan undang-undang pajak yang sesuai dengan standar Brussels.

“Ini juga untuk memastikan Inggris menerapkan standar umum yang berlaku di Uni Eropa, termasuk dalam usaha melawan praktik penghindaran pajak dari lembaga kredit dan perusahaan investasi,” demikian bunyi rancangan mandat tersebut, seperti dikutip Kamis (13/2/2020).

Di masa lalu, Inggris aktif melobi Uni Eropa untuk melindungi Kepulauan Cayman. Sementara pada pertemuan Rabu (12/2/2020), para duta besar Uni Eropa menilai pulau-pulau di Laut Karibia bagian barat, termasuk Cayman, tidak proaktif bekerja sama dengan Brussels dalam transparansi keuangan.

Sikap Uni Eropa melakukan blacklist tersebut juga untuk menekan kerugian sekitar £506 miliar, karena upaya penghindaran pajak agresif di negara surga pajak setiap tahun. Uni Eropa telah mengawasi dan menempatkan Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin Inggris pada ‘daftar abu-abu’ sejak 2018.

Menteri Keuangan 27 negara Uni Eropa diperkirakan akan menandatangani keputusan itu pekan depan. Kepulauan Cayman akan bergabung dengan Belize, Fiji, Oman, Samoa, Trinidad dan Tobago, Vanuatu, Samoa, Guam, serta Kepulauan Virgin, dalam daftar tidak kooperatif versi Uni Eropa.

Tahun lalu, Tax Justice Network menilai Inggris dan ‘jaringan surga pajaknya’ sebagai negara penghasil penghindaran pajak perusahaan terbesar dunia. Indeks surga pajak perusahaan juga menaruh Inggris dan wilayah sekitarnya pada posisi 4 dari 10 negara paling banyak melakukan penghindaran pajak.

Inggris sendiri, seperti dilansir www.theguardian.com, akan tetap berada di bawah peraturan Uni Eropa selama periode transisi, hingga akhir tahun ini.

Setelah transisi selesai, Uni Eropa menginginkan perjanjian dengan Inggris untuk mempertahankan standar ‘pertukaran informasi pendapatan, akun keuangan, putusan pajak, laporan negara-demi-negara, kepemilikan menguntungkan dan potensi pengaturan perencanaan pajak lintas batas’. (Bsi)