Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat Konferensi Pers Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal III 2023 dan Stimulus Fiskal di Jakarta, Senin (6/11/2023). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan sebesar 3,76% pada kuartal III/2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontraksi konsumsi pemerintah pada kuartal III/2023 dilatarbelakangi oleh faktor musiman. Menurutnya, konsumsi pemerintah akan kembali tumbuh pesat pada kuartal IV/2023.
"Beberapa dari belanja itu baru terealisasi pada kuartal IV/2023. Saya kemarin sudah menghitung dari postur, kita masih ada untuk 3 bulan terakhir belanja yang ada di dalam APBN itu masih ada Rp1.078 triliun," katanya, dikutip pada Selasa (7/11/2023).
Dari sisi pendapatan negara, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan mengumpulkan penerimaan negara, baik dari pajak maupun selain pajak hingga Rp650 triliun.
"Sehingga net spending-nya atau ekspansi APBN ini kita harapkan akan menjadi offset untuk positive growth kuartal IV/2023," ujarnya.
Sri Mulyani menuturkan belanja pada akhir tahun akan dipercepat seiring dengan dilaksanakannya berbagai program yang telah direncanakan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus fiskal tambahan mulai dari PPN rumah DTP, bantuan beras, hingga bantuan langsung tunai (BLT). Dia berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023 mampu mencapai 5%.
Hingga September 2023, realisasi belanja negara mencapai Rp1.967,9 triliun atau 64,3% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi pendapatan negara sudah mencapai Rp2.035,6 triliun atau 82,6% dari target.
Dengan demikian, APBN masih mencatatkan surplus senilai Rp67,7 triliun atau 0,32% dari PDB. Meski mencetak surplus, total pembiayaan anggaran yang telah direalisasikan pemerintah mencapai Rp163 triliun. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.