RAPBN 2024 DAN NOTA KEUANGAN

Selenggarakan Pemilu, KPU Bakal Dapat Anggaran Rp 28 Triliun pada 2024

Muhamad Wildan | Minggu, 20 Agustus 2023 | 12:30 WIB
Selenggarakan Pemilu, KPU Bakal Dapat Anggaran Rp 28 Triliun pada 2024

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) didampingi Komisioner KPU Idham Holik (kiri) dan August Mellaz (kanan) memberikan keterangan saat penetapan dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2024 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (18/8/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mendapatkan anggaran senilai Rp28,36 triliun pada tahun depan, lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diberikan pada tahun ini sejumlah Rp20,23 triliun.

Berdasarkan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2024, mayoritas anggaran KPU pada 2024 akan digunakan untuk mendukung program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.

"Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp26,28 triliun atau 92,6%," sebut pemerintah dalam RKAKL 2024, dikutip pada Minggu (20/8/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Bila diperinci berdasarkan jenisnya, total belanja barang yang dialokasikan kepada KPU untuk tahun depan mencapai Rp26,79 triliun. Adapun belanja pegawai sepanjang 2024 diperkirakan mencapai Rp1,44 triliun.

Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, KPU berencana untuk mengembangkan sistem IT yang lebih terintegrasi, melakukan sosialisasi tahapan pemilu secara masif, melakukan penataan SDM, hingga melakukan perbaikan dan pembangunan kantor.

Anggaran Bawaslu

Untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah akan mengucurkan anggaran senilai Rp11,6 triliun, lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun ini sejumlah Rp7,06 triliun.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu, yakni mengawasi penyelenggaraan pemilu serta menindaklanjuti laporan yang terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

Bawaslu juga telah meluncurkan indeks kerawanan Pemilu 2024, meluncurkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu, melaksanakan patroli pengawasan pada masa kampanye, merekrut anggota Bawaslu kabupaten/kota, menyusun alat kerja pengawasan kampanye, hingga melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN