EFEK VIRUS CORONA

Sekarang Jokowi Minta Inflasi Tidak Terlalu Rendah, Ini Alasannya

Dian Kurniati | Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
Sekarang Jokowi Minta Inflasi Tidak Terlalu Rendah, Ini Alasannya

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah untuk menjaga agar tingkat inflasi tidak terlalu rendah pada saat pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan pandemi telah menyebabkan kondisi perekonomian dunia saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, pandemi telah menyebabkan tekanan berat terhadap perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

"Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga:
Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Jokowi mengatakan keseimbangan inflasi akan memberikan stimulus pada produsen agar tetap berproduksi. Pasalnya, dalam situasi pandemi seperti ini, harga berbagai barang dan jasa rawan mengalami tekanan yang signifikan.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bisa hanya fokus pada upaya menjaga harga tetap rendah. Hal yang juga lebih penting yakni menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas para produsen, terutama UMKM di sektor pangan.

Pemerintah pun merilis berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi, seperti program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, bantuan langsung tunai dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, hingga bansos produktif untuk bantuan modal UMKM.

Baca Juga:
BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

Jokowi berharap berbagai stimulus yang telah diberikan pemerintah mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga. Hal tersebut pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan dari sisi penawaran atau produksi.

Dia pun meminta pemerintah daerah mempercepat belanja yang dapat mendorong pemulihan ekonomi di wilayahnya. Demikian pula kepada kementerian/lembaga, dia ingin semua belanja memprioritaskan produk-produk dalam negeri, terutama hasil UMKM.

"Saya harapkan apa yang telah dilakukan pemerintah pusat dapat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD bertema belanja bansos dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM," ujarnya.

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mencatat indeks harga konsumen pada September 2020 kembali mengalami turun atau mengalami deflasi sebesar 0,05%. Deflasi pada September 2020 tersebut merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak Juli 2020. Pada Juli 2020 terjadi deflasi 0,10%, sedangkan Agustus terjadi deflasi 0,05%.

Sementara itu, inflasi inti pada September 2020 tercatat sebesar 0,13%, terendah sejak BPS dan Bank Indonesia menghitung inflasi inti pada 2004. BPS menilai rendahnya inflasi inti menunjukkan daya beli masyarakat masih sangat lemah. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 12:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN