PEREKONOMIAN INDONESIA

Sebut 2021 Masih Jadi Periode Bertahan, Ini Saran Chatib Basri

Dian Kurniati | Selasa, 13 Oktober 2020 | 13:46 WIB
Sebut 2021 Masih Jadi Periode Bertahan, Ini Saran Chatib Basri

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyarankan pemerintah tidak terlalu ekspansif dalam membuat kebijakan fiskal 2021. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih membayangi perekonomian tahun depan.

Menurutnya, pemerintah dapat memprioritaskan belanja penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM. Ketiga prioritas ini juga sudah masuk Perpu 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No.2/2020. Prioritas belanja tersebut perlu dilanjutkan hingga pandemi berakhir.

"Tahun ini sampai pertengahan tahun depan adalah survival mode. Setelah kembali, kita baru masuk fase ekspansi. Saya tidak punya bayangan harus growth atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita recover dulu saja," katanya dalam webinar Bincang APBN 2021 secara virtual, Selasa (13/10/2020).

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Chatib mengatakan waktu berakhirnya pandemi Covid-19 masih sulit diprediksi sampai itemukan vaksin untuk mencegah penularannya. Sebelum vaksin itu ditemukan, dia menyarankan pemerintah hanya berfokus melindungi masyarakat agar bertahan melewati pandemi.

Selain itu, pemerintah juga perlu mewaspadai gelombang kedua Covid-19 seperti yang terjadi di banyak negara di dunia. Menurut Chatib, kondisi itu mengharuskan ketersediaan dana kesehatan, bantalan perlindungan sosial yang kuat, serta dukungan agar UMKM tetap bertahan.

Menurutnya, belanja yang cenderung ekspansif juga sebaiknya ditunda, termasuk belanja infrastruktur yang pada 2021 dianggarkan Rp413,8 triliun. Walaupun bertujuan mengejar target pembangunan yang tidak terealisasi tahun ini, prioritas anggaran sebaiknya tetap untuk perlindungan sosial.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

"Periode ini periode survival dulu, baru nanti akan ada growth. Jadi enggak apa-apa kalau growth-nya enggak tinggi-tinggi amat tahun depan," ujarnya.

Pada APBN 2021, asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,0% meskipun masih akan terpengaruh oleh pandemi virus Corona yang terjadi tahun ini. Sebelumnya, otoritas fiskal menilai tren pemulihan ekonomi ekonomi akan mulai terlihat pada kuartal III dan IV/2020.

Ada beberapa strategi mengejar asumsi pertumbuhan ekonomi itu, misalnya mempercepat produksi vaksin baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan perusahaan internasional. Secara bersamaan, pertumbuhan ekonomi akan didukung ekspansi fiskal yang melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga:
Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Untuk dukungan dari sisi permintaan, pemerintah melakukan penguatan bantuan sosial, termasuk yang berupa bantuan langsung tunai. Dari sisi penawaran, fokusnya tetap pada pemberian insentif pajak serta bantuan kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.

Pada 2020, pemerintah telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari semula -1,1% hingga positif 0,2% menjadi -1,7% hingga -0,6%. Khusus kuartal III/2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi akan berkisar -2,9% hingga -1%, sekaligus menandai adanya resesi setelah pada kuartal sebelumnya ekonomi terkontraksi -5,32%. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Rabu, 04 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia hingga 2026 Hanya Tumbuh 5 Persen

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?