MEKSIKO

Sebulan, Pemerintah Dapat Setoran Pajak Lebih Dari US$1 Miliar

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 06 Juli 2020 | 10:11 WIB
Sebulan, Pemerintah Dapat Setoran Pajak Lebih Dari US$1 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEKSIKO, DDTCNews—Dalam kurun waktu sebulan, Pemerintah Meksiko menyatakan berhasil meraup penerimaan pajak lebih dari US$1 miliar dari hasil kesepakatan antara jaksa penuntut pajak dengan pengusaha.

Namun demikian, kesepakatan tersebut ternyata mendapat pandangan negatif dari pengusaha. Mereka menilai hal dilakukan pemerintah tersebut serupa dengan ‘terorisme fiskal’ karena menginjak-injak hak para wajib pajak.

Jaksa penuntut pajak Carlos Romero Aranda membantah pernyataan pengusaha. Menurutnya, pemerintah hanya ‘mengambil kembali kendali’ yang sebelumnya diberikan kepada para pengusaha.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Ini bukan penyalahgunaan kekuasaan, tindakan ini hanya menerapkan hukum dan memberi kepastian kepada pengacara atau investor apa pun," kata Aranda, Senin (6/7/2020).

Aranda meyakini jaksa penuntut pajak dapat membantu penyelesaian kesepakatan pajak lebih banyak lagi ke depannya. Dia mengaku resep sederhana yang dilakukan adalah bertindak tegas kepada perusahaan, termasuk terdakwa kriminal.

Dilansir dari Bloomberg, hubungan antara Presiden Meksiko dengan pelaku usaha tampak meregang akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan Presiden gencar menuntut perusahaan untuk membayar utang pajak guna meningkatkan pendapatan.

Baca Juga:
Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Pada April 2020, Presiden Meksiko Lopez Obrador mengatakan terdapat 15 perusahaan besar yang memiliki utang pajak hingga US$2,2 miliar atau setara dengan Rp31,8 triliun. Kala itu, ia tidak menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut.

Namun belakangan, Wal-Mart—raksasa ritel asal AS—diketahui telah membayar tagihan pajak hingga US$358 juta atau setara dengan Rp5,2 triliun setelah tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Meksiko dan perusahaan.

Direktur Corporate Affair Walmart Meksiko Claudia de la Vega mengaku pembayaran pajak adalah hasil kesepakatan antara korporasi dengan otoritas pajak setelah otoritas pajak melakukan review pajak penghasilan (PPh) perusahaan periode 2014-2018. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan