ITALIA

Sasar Raksasa Digital, Negara Ini Bakal Terapkan Pajak Web

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 09 Oktober 2019 | 11:31 WIB
Sasar Raksasa Digital, Negara Ini Bakal Terapkan Pajak Web

Roberto Gualtieri. (foto:euractiv.com)

ROMA, DDTCNews – Pemerintah Italia akan menerapkan pajak web (web tax) yang membuat raksasa digital harus membayar pajak atas beberapa transaksinya. Kebijakan itu direncanakan berlaku mulai 2020 dengan tarif sebesar 3%.

Menteri Ekonomi Italia Roberto Gualtieri mengumumkan langkah tersebut pada Selasa lalu. Adapun langkah ini diambil lantaran Pemerintah Italia merasa geram dengan perusahaan raksasa digital yang mengumpulkan keuntungan besar di negaranya tetapi membayar pajak dalam jumlah kecil.

“Keuntungan harus dikenakan pajak di tempat keuntungan tersebut dibuat,” tegas Gualtieri pada sidang parlemen, Selasa (8/10/2019)

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Adapun pajak tersebut akan menyasar perusahaan raksasa digital dengan pendapatan tahunan senilai 750 juta euro atau setara dengan Rp11,6 triliun. Selain itu, perusahaan tersebut juga memiliki pendapatan dari layanan digital yang melebihi 5,5 juta euro atau setara dengan Rp82,5 triliun.

Departemen Keuangan memperkirakan pajak ini akan menghasilkan pendapatan senilai 600 juta euro atau setara dengan Rp9,3 triliun. Kebijakan yang awalnya dimaksudkan berlaku mulai 2019 ini, akan dilaksanakan melalui keputusan pemerintah.

Selain berencana menerapkan web tax, Gualtieri mengatakan Italia juga meminta Komisi Eropa untuk mengajukan proposal tentang pajak minimum bagi perusahaan di seluruh Eropa. Selain itu, pemerintah Italia kini tengah gencar melakukan penyelidikan atas dugaan penghindaran pajak

Baca Juga:
Kurs Pajak: Bergerak Dinamis, Rupiah Masih Melemah terhadap Dolar AS

Terakhir, Jaksa Penuntut Italia membuka penyelidikan atas dugaan penggelapan pajak Netflix. Setelah mengadakan pertemuan, Kepala Eksekutif Netflix berujar akan membuka kantor di Italia dan membayar pajak di negara tersebut.

Selain Italia, beberapa negara di Uni Eropa juga mengaku geram dengan skema bisnis dari raksasa digital. Pasalnya, perusahaan digital mengalihkan pendapatannya ke yuridiksi dengan tarif pajak rendah seperti Irlandia.

Terlebih seperti dilansir reuters.com, perjanjian internasional membuat mereka terhindar dari kewajiban membayar pajak di negara atau tempat mereka tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) atau permanent establishment. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Bantu Deteksi Anomali, AI Perlu Dimanfaatkan dalam Keuangan Negara

Senin, 23 Desember 2024 | 19:00 WIB KPP PRATAMA BADUNG UTARA

Kunjungi Alamat WP Badan, AR Bahas Laporan Keuangan dalam SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?