Sanitasi Adalah Hak Dasar, Air Limbah Domestik Perlu Bebas PPN

JAKARTA, DDTCNews - Guru Besar Kebijakan Publik Perpajakan Universitas Indonesia (UI) Haula Rosdiana menilai sanitasi termasuk hak dasar bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan fasilitas PPN atas pengelolaan air limbah domestik.

Dalam acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2023, Haula mengatakan sanitasi merupakan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

"Itu adalah layanan yang paling dasar yang harus disediakan. Sudah selayaknya pemerintah punya komitmen sungguh-sungguh dan memang diwujudkan," katanya, dikutip pada Kamis (8/6/2023).

Apabila penyerahaan kendaraan listrik bisa memperoleh insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP), seyogianya pemerintah menetapkan air limbah sebagai barang strategis dan memberikan pembebasan PPN atas seluruh barang dan jasa terkait dengan pengelolaan air limbah.

Pada tahun ini, pemerintah telah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 10% atas penyerahan mobil listrik. Namun, sanitasi masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam bentuk kebijakan pembebasan PPN atas pengelolaan air limbah.

"Yang lebih pas itu adalah diberikan fasilitas PPN dibebaskan dengan tidak ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Jadi, tidak ada aspek administrasinya," ujar Haula.

Pembangunan IPAL Juga Butuh Fasilitas Pajak

Haula menuturkan pembebasan PPN tidak hanya diberlakukan atas penyerahan jasa terkait dengan pengolahan air limbah saja. Perolehan bahan baku untuk mengolah air limbah menjadi air baku juga perlu diberi fasilitas pembebasan PPN.

Selain itu, ia memandang pemerintah juga perlu memberikan fasilitas pajak terhadap pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta infrastruktur lainnya yang terkait dengan sanitasi dan pengolahan air limbah.

"Pastinya ada pajak masukan karena perlu bahan kimia dan peralatannya. Sudah selayaknya itu dikategorikan sebagai barang strategis yang bisa dibebaskan dari PPN," tutur Haula.

Sebagai informasi, pemerintah saat ini hanya memberikan fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan BKP yang bersifat strategis berupa air bersih sebagaimana diatur dalam PP 49/2022. Sementara itu, air limbah masih belum mendapatkan perlakuan yang sama.

Air bersih yang dimaksud adalah air bersih yang belum siap diminum dan yang sudah siap diminum. Tak hanya itu, pembebasan PPN juga diberikan atas biaya sambung, biaya pasang air bersih, dan biaya beban tetap air bersih. (rig)