KEBIJAKAN PEMERINTAH

Salurkan Bantuan Pangan Beras, Jokowi Jamin Kualitasnya Premium

Muhamad Wildan | Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:17 WIB
Salurkan Bantuan Pangan Beras, Jokowi Jamin Kualitasnya Premium

Warga mengambil beras Bansos di Kelurahan Paoman, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (25/6/2024). Pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan sosial (Bansos) Beras hingga Desember 2024 dengan menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/YU

BUNTOK, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin beras yang disalurkan kepada masyarakat dalam program pemberian bantuan pangan memiliki kualitas yang baik.

Jokowi mengatakan tingginya kualitas beras yang disalurkan sejalan dengan perbaikan yang terus dilakukan oleh Perum Bulog.

"Ini berasnya yang diterima bagus bagus ya? Karena yang dikirimkan ke Bapak Ibu semuanya itu adalah beras-beras premium. Inilah perbaikan yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh Bulog karena kita tahu sekarang, Bulog terus memperbaiki manajemen pengelolaan yang ada di dalamnya," ujar Jokowi, dikutip Minggu (29/6/2024).

Baca Juga:
Selama 6 Bulan, 16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Beras

Dari sisi dana, Jokowi mengatakan pemerintah memiliki anggaran yang mencukupi untuk terus melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun ini.

"Kemarin kita hitung, jadi nanti bantuan pangan akan dilanjutkan, yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember. Kita syukuri karena hitung-hitungan APBN bisa seperti itu," ujar Jokowi.

Terkait dengan stok, Jokowi mengatakan Bulog memiliki stok yang mencukupi untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan. "Berasnya dari Bulog. Bulog stoknya cukup enggak? Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja [Gudang Bulog Buntok] stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton," ujar Jokowi.

Baca Juga:
Muhaimin: Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah soal Data Penerima Bansos

Adapun Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan beras adalah instrumen yang ampuh untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan peran Indonesia di pasar global, Arief mengatakan produksi komoditas pangan di dalam negeri perlu ditingkatkan.

"Ini waktunya kita meningkatkan produksi dalam negeri, apalagi harga pangan dunia sedang tinggi. Kita siapkan untuk produksi dalam negeri, kalau kita kelebihan pun kita bisa ekspor. Waktunya kita jadi lumbung pangan. Jadi kalau menyikapi nilai tukar yang tinggi, maka ini waktunya produksi dalam negeri," ujar Arief. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 05 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selama 6 Bulan, 16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Beras

Minggu, 05 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Muhaimin: Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah soal Data Penerima Bansos

Selasa, 31 Desember 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Lapor SPT Masa PPN Desember 2024 Masih Bisa Pakai Aplikasi e-Faktur

Senin, 30 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PPN

Banyak Peminatnya, Bapanas Minta Beras Premium Tetap Bebas PPN

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif