PRANCIS

Rusia dan Belarusia Kini Dilarang Ikut Berpartisipasi dalam OECD

Muhamad Wildan | Selasa, 15 Maret 2022 | 09:30 WIB
Rusia dan Belarusia Kini Dilarang Ikut Berpartisipasi dalam OECD

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memutuskan untuk melarang Rusia dan Belarusia berpartisipasi dalam unit dan badan pada organisasi multinasional tersebut.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas agresi Rusia ke Ukraina. Saat ini, lanjutnya, OECD akan terus melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara berkala.

"Selain itu, OECD juga berupaya untuk memperkuat dukungan terhadap Ukraina, khususnya dalam hal pemulihan dan rekonstruksi," tulis Cormann dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (15/3/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Meski Rusia dan Belarusia tidak lagi diajak berpartisipasi dalam badan dan unit yang berada di bawah naungan OECD, kedua negara tersebut tercatat masih tetap tergabung dalam Inclusive Framework dan Global Forum.

Inclusive Framework dianggotai 141 yurisdiksi baik yang merupakan anggota OECD maupun non-OECD. Pembentukan Inclusive Framework adalah mandat dari negara-negara G20 guna memperluas cakupan Committee on Fiscal Affairs OECD.

Pada 2021, sebanyak 137 dari 141 yurisdiksi anggota Inclusive Framework menyetujui Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Rusia dan Belarusia termasuk negara yang turut menyetujui kedua pilar tersebut.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina sejak 25 Februari 2022. Sementara itu, Belarusia turut mendukung invasi yang dilakukan Rusia tersebut. Merespons hal tersebut, negara-negara Barat mulai menjatuhkan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Rusia.

Pemerintah AS bahkan melalui Internal Revenue Service (IRS) dan instansi lainnya dikerahkan untuk melakukan investigasi atas aliran dana gelap oleh orang-orang kaya Rusia yang terafiliasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja