PENGELOLAAN EKONOMI

Rupiah dalam Tekanan, Sri Mulyani Klaim APBN Masih Sehat

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Mei 2018 | 11:16 WIB
Rupiah dalam Tekanan, Sri Mulyani Klaim APBN Masih Sehat

JAKARTA, DDTCNews – Kendati rupiah terus berada dalam tekanan dolar AS, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengelolaan APBN 2018 masih cukup sehat.

Nilai tukar rupiah kemarin menembus level Rp14.200, tetapi kini sudah turun pada kisaran Rp14.185, jauh di atas asumsi makro APBN 2018 yang ditetapkan Rp13.400.

“Kondisi ekonomi Indonesia pada April 2018, pertumbuhan 5,06% kemudian inflasi 3,4%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara year to date Rp 13.631,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Menkeu menegaskan gejolak di global masih terus terjadi akibat kebijakan The Federal Reserve (The Fed) dan perang dagang AS-Tiongkok. Akan tetapi, dengan kondisi tersebut APBN 2018 masih terjaga dengan realisasi defisit pada Rp55,1 triliun atau 0,37% dari PDB.

“Realisasi tersebut jauh lebih rendah dari tahun lalu 2017. Ini menunjukkan APBN dalam situasi sehat dan baik,” katanya.

Sri Mulyani menekankan pihaknya akan memperbaiki APBN menjadi instrumen yang lebih aktif mengelola ekonomi Indonesia. Maksudnya, sambung Sri Mulyani, pemerintah akan makin memperkuat pondasi dan struktur APBN dengan berbagai cara.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

“APBN address isu yang struktural, kemiskinan, pemerataan dan pondasi yang bisa mendukung ekonomi berkelanjutan,” tuturnya.

Struktur lain yang perlu diperbaiki menurut Menkeu adalah perbaikan neraca pembayaran. Termasuk di dalamnya, transaksi berjalan, dan transaksi ekspor-impor. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN