RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian PPN/Bappenas tetap akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 meski Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 masih belum diundangkan.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan meski RPJPN 2025-2045 belum diundangkan, pemerintah sudah menyelesaikan rancangan akhir dari dokumen perencanaan tersebut.

"Kita sudah ada rancangan akhir yang sudah kita sampaikan ke DJP. Jadi rancangan akhir RPJPN surpres-nya sudah resmi disampaikan ke DPR, jadi dari sisi pemerintah sudah selesai," ujar Amalia, Sabtu (27/4/2024).

Sembari membahas RPJPN 2025-2045 bersama DPR, Amalia mengatakan pihaknya sedang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN disusun berdasarkan RPJPN.

Amalia mengatakan Kementerian PPN/Bappenas selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan akan mengawal seluruh proses perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun pendek.

"RPJPN itu memayungi RPJMN. RPJMN secara sejalan sedang kita siapkan juga untuk 5 tahun ke depan dan RKP mengacu ke RPJPN dan RPJMN. Itu yang Bappenas terus kawal," ujar Amalia.

Untuk diketahui, pemerintah melalui rancangan awal RKP 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,6% pada tahun depan. Target pertumbuhan yang tinggi ditetapkan mengingat 2025 adalah tahun awal dari pelaksanaan RPJPN 2025-2045.

"Sebagai pintu masuk menuju era 20 tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi kami targetkan 5,3% hingga 5,6% untuk kita bisa terus memperkuat perekonomian Indonesia," ujar Amalia.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,6% pada tahun depan akan disokong oleh investasi yang ditarget bertumbuh sebesar 6,5% hingga 7,8% dan ekspor yang ditargetkan tumbuh sebesar 7,1% hingga 8,5%. (sap)