Risiko Pajak Berganda Dengan Tiongkok Hilang

PHNOM PENH, DDTCNews - Kunjungan Presiden Tiongkok minggu lalu ke Kamboja bertujuan untuk mengadakan sejumlah perjanjian bilateral, salah satunya tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Wakil Direktur Jenderal Pajak Kamboja Bun Neary mengatakan dengan adanya P3B ini akan melindungi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang selama ini ketakutan akan dikenakan pajak berganda ketika memutuskan untuk berbisnis di Kamboja, vice versa. Berkasnya akan segera ditandatangi Menteri Keuangan dan Ekonomi Kamboja.

"Ada banyak investor dari Tiongkok di sini (Kamboja) dan kita harus buat aturan pajak yang sejelas mungkin. Perjanjian ini akan menentukan mana yang menjadi subjek pajak berganda, mana yang tidak," ujarnya Kamis (20/10).

Bun menambahkan P3B ini baru yang kedua setelah P3B Kamboja-Singapura yang ditandatangani bulan Mei 2016 lalu. Isinya pun hampir identik dengan P3B antara Kamboja dengan Singapura.

"Untuk dividen, bunga, dan royalti akan dipotong pajak sebesar 10 persen. Perjanjian ini pun menetapkan mekanisme untuk membantu mencegah penghindaran pajak melalui kerjasama pertukaran informasi antara kedua negara," ungkapnya.

Sementara itu, praktisi hukum pajak Joseph Lovell melihat hal ini sebagai sebuah perkembangan yang signifikan dari kinerja pemerintah. Pasalnya, Tingkok adalah donor atau sumber investasi asing terbesar di Kamboja.

"Kamboja sedang meningkatkan ekspor pertanian ke Tiongkok, selain itu kita juga butuh industri manufaktur (Tiongkok) untuk ada di sini. Dengan hubungan ini, seharusnya kepatuhan pajak juga akan meningkat," katanya.

Selain itu, seperti dilansir dari phnompenhpost.com, dengan adanya P3B ini menunjukkan Kamboja menjamin kepastian hukum pajak sehingga diharapkan mampu bersaing dengan jaringan P3B Tiongkok lainnya seperti Thailand, Laos, dan Vietnam.

Sebagai informasi, DDTC Tax Academy akan menyelenggarakan kursus Tax Treaty Interpretation and Application – Executive Class (Batch 5) yang dirancang bagi peserta yang ingin memiliki keahlian dalam hukum pajak internasional dengan kombinasi antara teori dan praktek dalam pengalaman konkret berdasarkan kasus nyata. (Gfa)