RI Punya 20 Cekungan Migas Bisa Simpan Emisi Karbon, Segini Potensinya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memetakan ada 20 cekungan migas yang berproduksi di Indonesia yang memiliki potensi penyimpanan karbon.

Lemigas Kementerian ESDM mencatat potensi penyimpanan karbon saline aquifer sebesar 572,77 giga ton, sedangkan potensi depleted oil and gas reservoirs sebear 4,85 giga ton.

"Tentu data ini akan berkembang dan akan menjadi perhatian kami untuk terus memperbaharui data terkait potensi penyimpanan karbon," ujar Dirjen Migas Tutuka Ariadji dalam keterangan pers, dikutip pada Kamis (22/2/2024).

Sebetulnya, Tutuka menambahkan, potensi penyimpanan karbon di Indonesia sangat besar. Alasannya, secara total ada 128 cekungan migas di Indonesia. Sementara itu, baru 20 cekungan yang diteliti terkait dengan potensi penyimpanan karbon.

"Dari 128 cekungan itu, masih ada 27 cekungan discovery dan selebihnya prospektif yang belum dieksplorasi," tutur Tutuka.

Adapun potensi penyimpanan karbon saline aquifer berada pada cekungan sebagai berikut:

1. Cekungan North East Java sebesar 100,83 giga ton;
2. Tarakan 91,92 giga ton;
3. North Sumatera 53,34 giga ton;
4. Makassar Strait 50,7 giga ton;
5. Central Sumatera 43,54 giga ton;
6. Kutai 43 giga ton;
7. Banggai 40,31 giga ton;
8. South Sumatera 39,69 giga ton;
9. Kendeng 30,64 giga ton;
10. West Natuna 13,15 giga ton;
11. Barito 12,05 giga ton;
12. Seram 11,58 giga ton;
13. Pasir 10,36 giga ton;
14. Salawati 8,75 giga ton;
15. West Java 7,22 giga ton;
16. Sunda Asri 6,52 giga ton;
17. Sengkang 4,31 giga ton;
18. Bintuni 2,13 giga ton;
19. North Serayu 1,55 giga ton; dan
20. Bawean 1,16 giga ton.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Melalui beleid itu, Indonesia bisa mengimplementasikan mekanisme carbon cross border.

Namun, pemerintah tetap memprioritaskan kapasitas penyimpanan karbon untuk skala domestik, yakni 70%. Sisanya, sebesar 30% kapasitas penyimpanan karbon diperuntukkan oleh carbon corss border.

Dalam skema carbon cross border, urainya, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, disepakati adanya MoU atau kerja sama bilateral dengan tindak lanjut berupa kerja sama business to business (B to B).

"Kemudian diatur pula emitter penghasil karbon yang akan menyimpan emisinya di indonesia ini harus mempunyai investasi atau terafiliasi dengan investasi di Indonesia," pungkasnya. (sap)