KOTA BATAM

Restoran Tak Jujur, BPK Temukan Kurang Bayar Pajak Rp 1,4 Miliar

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Mei 2023 | 09:30 WIB
Restoran Tak Jujur, BPK Temukan Kurang Bayar Pajak Rp 1,4 Miliar

Ilustrasi.

BATAM, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepulauan Riau menemukan terdapat pajak restoran senilai Rp1,41 miliar yang belum dipungut oleh Pemkot Batam.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Aidil mengatakan temuan mengenai kurang bayar pajak restoran tersebut muncul seusai BPK melakukan uji petik terhadap wajib pajak di Kota Batam.

"BPK merasa ada kejanggalan. Mereka pun lakukan uji petik dan didapati hasilnya ada wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan hasil pendapatan dan pajak mereka," katanya, dikutip pada Minggu (21/5/2023).

Baca Juga:
Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Dengan adanya temuan ini, lanjut Aidil, wajib pajak sudah diminta untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak restoran yang dimaksud.

"Ini potensi yang belum ditagih dan sudah ada yang mencicil kewajiban mereka ini," ujarnya.

Menurut Aidil, kekurangan pembayaran tersebut timbul mengingat pajak restoran merupakan pajak yang dihitung sendiri oleh pihak restoran.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

"Ini karena mereka tidak benar menghitung nilai pajaknya karena sifat pajak restoran kan self assessment. Ketahuannya setelah BPK menemukan ketidakwajaran di mesin kasir atau alat transaksi," tuturnya seperti dilansir metro.batampos.co.id.

Guna menindaklanjuti temuan ini, lanjut Aidil, pemkot akan memasang 200 unit tapping box baru di lokasi usaha wajib pajak restoran.

Menurutnya, jumlah potensi pajak restoran di Kota Batam terus bertambah seiring dengan jumlah wajib pajak yang meningkat. Saat ini, terdapat 1.000 wajib pajak restoran. Namun, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan jumlah tapping box yang terpasang.

"Iya, ini harus diakui. Namun, kami tetap berupaya agar hal ini bisa optimal. Temuan BPK ini tentu menjadi catatan bagi kami dalam meningkatkan kinerja dalam optimalisasi capaian pajak daerah," kata Aidil. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis