IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Resmi! Vaudy-Jetty Terpilih sebagai Ketum dan Waketum IKPI 2024-2029

Muhamad Wildan | Selasa, 20 Agustus 2024 | 16:00 WIB
Resmi! Vaudy-Jetty Terpilih sebagai Ketum dan Waketum IKPI 2024-2029

Vaudy Starworld dan Jetty sebagai ketua umum terpilih dan wakil ketua umum terpilih IKPI periode 2024-2029.

DENPASAR, DDTCNews - Pimpinan sidang Kongres XII IKPI menetapkan Vaudy Starworld dan Jetty sebagai ketua umum terpilih dan wakil ketua umum terpilih periode 2024-2029.

Kadek Sumadi selaku pimpinan sidang Kongres Kongres XII IKPI mengatakan Vaudy dan Jetty memperoleh 750 suara, sedangkan Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari hanya memperoleh 591 suara.

"Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Sekarang sudah ada pimpinan baru yang akan membawa IKPI maju untuk 5 tahun ke depan. Sudah saatnya kita kembali bergandengan tangan dan bersatu bersama-sama membawa IKPI lebih maju dan mendunia," katanya, Selasa (20/8/2024).

Baca Juga:
Pemberi Kerja Masih Wajib Setor Bukti Potong PPh Pasal 21 ke Pegawai

Vaudy selaku ketua umum terpilih menuturkan dirinya akan bekerja keras untuk mendorong penetapan UU Konsultan Pajak. Menurut Vaudy, UU Konsultan Pajak diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi wajib pajak dan konsultan pajak.

Dia menceritakan RUU Konsultan Pajak sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) di DPR sejak 2018. Namun, RUU tersebut tidak kunjung dibahas untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

"Saya berharap di periode kepengurusan saya undang-undang yang telah lama diimpikan banyak pihak itu bisa terbit," ujar Vaudy setelah ditetapkan sebagai ketua umum terpilih.

Baca Juga:
Dorong Pengesahan, IKPI Perbarui Draf RUU Konsultan Pajak

Vaudy menjelaskan pihaknya akan mengoptimalkan tim task force RUU Konsultan Pajak yang sudah dibentuk pada kepengurusan sebelumnya.

"Dalam mewujudkan UU Konsultan Pajak, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Artinya harus ada keterlibatan banyak pihak untuk membantu secara serius baik itu dari internal IKPI maupun pihak eksternal dan itu akan kami lakukan," tutur Vaudy.

Dia mengatakan IKPI akan bekerja sama dengan asosiasi konsultan pajak di Eropa, AS, dan Afrika guna mewujudkan IKPI sebagai asosiasi kelas dunia. Sebab, saat ini IKPI hanya bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi yang tergabung di Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA).

Baca Juga:
‘Kami sedang Susun e-Learning sebagai Bahan Pembelajaran Peserta USKP’

"Jadi, ke depan saya akan membentuk departemen hubungan internasional yang bidang-bidangnya bisa merambah kerja sama dengan organisasi di luar AOTCA," katanya.

Nanti, departemen hubungan internasional IKPI ditargetkan bisa menjalin kerja sama dengan negara-negara dari 5 benua dalam 5 tahun ke depan.

"Nanti, IKPI bersama asosiasi konsultan pajak di 5 benua itu bukan hanya sebatas kerja sama di atas kertas saja, melainkan akan meminta asosiasi di negara-negara tersebut menyampaikan informasi perpajakan yang mereka miliki kepada anggota IKPI. Selain mendengar dari asosiasi-asosiasi mengenai perpajakan di negara mereka," ujar Vaudy. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 21 Januari 2025 | 09:06 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemberi Kerja Masih Wajib Setor Bukti Potong PPh Pasal 21 ke Pegawai

Senin, 20 Januari 2025 | 18:30 WIB RUU KONSULTAN PAJAK

Dorong Pengesahan, IKPI Perbarui Draf RUU Konsultan Pajak

Sabtu, 18 Januari 2025 | 13:30 WIB KEPALA PUSDIKLAT PAJAK RETNO SRI SULISTYANI

‘Kami sedang Susun e-Learning sebagai Bahan Pembelajaran Peserta USKP’

Kamis, 09 Januari 2025 | 11:30 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

Naikkan Kelulusan USKP, Bakal Ada e-Learning Pajak untuk Bahan Belajar

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi