VAKSIN COVID-19

Rencananya, 170 Juta Orang Dapat Vaksinasi Covid-19 Hingga Desember

Dian Kurniati | Jumat, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
Rencananya, 170 Juta Orang Dapat Vaksinasi Covid-19 Hingga Desember

Ilustrasi. Petugas medis menunjukkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada penerima vaksin anggota tim National Paralympic Committee (NPC) Indonesia saat vaksinasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan Solo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/2/2021). Vaksinasi tersebut untuk menjaga kesehatan tim NPC Indonesia dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, guna memperlancar pelaksanaan pelatnas dan persiapan Paralimpic Games di Tokyo, Jepang pada Maret 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Maulana Sur

JAKARTA, DDTCNews – Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah akan memberikan vaksinasi Covid-19 kepada 170 juta orang hingga Desember 2021.

Erick mengatakan angka tersebut setara dengan 70% penduduk Indonesia. Dengan vaksinasi tersebut, dia mengharapkan kekebalan komunal atau herd immunity bisa didapatkan.

"Kurang lebih untuk 170 juta orang sehingga pada Desember atau Februari [2022] bisa tuntas vaksinasi untuk 70% [penduduk Indonesia]," katanya, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga:
Pasca-Pandemi, Negara-negara Mulai Perketat Pemberian Insentif Pajak

Erick mengatakan pemerintah terus mengupayakan proses vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat makin cepat. Namun, percepatan vaksinasi juga membutuhkan dukungan dari pihak swasta sehingga pemerintah menyediakan vaksinasi mandiri.

Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk merealisasikan vaksinasi mandiri tersebut. Salah satu skenarionya, perusahaan swasta membeli vaksin dari BUMN untuk diberikan kepada pegawai secara gratis.

Dia menyebut hingga saat ini tercatat 6.644 perusahaan yang terdaftar dalam vaksinasi mandiri di Kadin. Adapun kebutuhan vaksinnya diperkirakan 7,5 juta dosis.

Baca Juga:
Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Sebelumnya, pemerintah telah memperbolehkan perusahaan swasta memberi vaksinasi secara mandiri untuk pegawainya. Namun, pemerintah mensyaratkan merek yang berbeda dengan vaksin gratis pemerintah. Beberapa vaksin yang dipertimbangkan Kadin yakni Sinopharm dari China, Moderna dan Sputnik V Rusia, serta Johnson&Johnson dari AS.

Selain itu, pemerintah juga mendorong PT Bio Farma memproduksi vaksin di dalam negeri yang bernama merah putih. Vaksin itu dikembangkan lembaga Eijkman bersama sejumlah perguruan tinggi dan ditargetkan mulai diproduksi pada Kuartal II/2022. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

26 Februari 2021 | 08:30 WIB

semoga segera terealisasi dan pemberian vaksin terdistribusi merata kepada semua warga indonesia

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 September 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Minggu, 01 September 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dampak Pandemi Covid-19, BPS Catat Kelompok Kelas Menengah Kian Rentan

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja