Rencana Pemindahan Ibu Kota Pengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Ini

BALIKPAPAN, DDTCNews – Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan memberi dampak pada peningkatan pajak daerah di Kota Balikpapan.

Setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Kota Balikpapan meningkat. Realisasi penerimaan pajak didongkrak oleh setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pajak hotel, restoran, dan hiburan.

“Isu pemindahan ibu kota negara ini cukup berdampak positif terhadap pendapatan pajak di Kota Balikpapan,” ujar Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Haemusri Umar.

Realisasi pajak yang terdongkak itu, sambungnya, dikarenakan adanya rencana terkait pemindahan ibu kota negara. Hal tersebut membuat pemilik tanah menjadikannya sebagai bangunan, peralihan pemilik, dan peningkatan status tanah sehingga berpengaruh pada kenaikan BPHTB.

Haemusri menjelaskan pengajuan hak atas tanah dan bangunan lebih banyak terjadi di daerah timur dan utara wilayah Balikpapan. Dia menyimpulkan hal ini terjadi karena masih banyaknya lokasi dan lahan kosong di daerah tersebut.

Selanjutnya, pada tahun ini, tercatat ada sejumlah proyek yang mengalami pemindahan kepemilikan. Pada tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mematok pendapatan dari BPHTB senilai Rp95 miliar. Realisasi hingga pertengahan Oktober 2019 sudah mencapai 107% dari target.

Target pendapatan pajak dalam APBD Perubahan 2019 senilai Rp501 miliar. Namun, realisasi pada 11 pajak daerah saat ini baru mencapai Rp468 miliar. Dengan demikian, Pemkot masih harus mengejar penerimaan senilai Rp33 miliar. Pemkot optimistis target bisa dipenuhi.

Berdasarkan data BPPDRD, dalam sebulan, penerimaan BPHTB bisa mencapai Rp7 miliar. Jumlah tersebut naik cukup besar jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya yang hanya berkisar diantara Rp4—5 miliar.

“Kita ketahui Balikpapan sebagai Kota MICE [Meeting Incentive Convention, and Exhibition]. Isu ibu kota negara dan tahun politik, serta banyaknya pertemuan di Balikpapan dapat mendorong pajak di sektor PBB-P2 yang diikuti oleh pajak hotel, restoran, dan hiburan,” imbuh Haemusri. (MG-avo/kaw)