BELANDA

Relaksasi Pajak atas Tabungan di Bank Mulai Berlaku Tahun Ini

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Januari 2021 | 16:34 WIB
Relaksasi Pajak atas Tabungan di Bank Mulai Berlaku Tahun Ini

Ilustrasi. (DDTCNews)

AMSTERDAM, DDTCNews – Pemerintah Belanda melakukan banyak perombakan kebijakan pajak yang mulai berlaku efektif tahun ini di antaranya seperti relaksasi pajak untuk simpanan masyarakat di perbankan.

Relaksasi tersebut berupa kenaikan ambang batas nilai simpanan kena pajak dari €30.846 menjadi €50.000 atau setara dengan Rp858 juta. Ambang batas pengenaan pajak untuk simpanan kolektif pemerintah juga naik dari €61.692 menjadi €100.000.

Firma pajak Blue Umbrella menilai kebijakan untuk merelaksasi pengenaan pajak untuk tabungan perbankan ini akan berdampak positif bagi kaum muda. Pasalnya, rata-rata tabungan orang Belanda yang disimpan pada rekening bank berkisar €20.000.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

"Ini bisa memudahkan para pemula di pasar perumahan untuk membeli rumah pertama atau orang yang memiliki tabungan dan mulai masuk masa pensiun mendapatkan manfaat paling besar," kata Jubir Blue Umbrella, dikutip Jumat (8/1/2021).

Selain relaksasi pungutan pajak simpanan, pemerintah juga menurunkan tarif PPh perusahaan kecil dan menengah dari 16,5% menjadi 15%. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas bisnis yang memiliki laba bersih kurang dari €245.000 per tahun.

Sementara itu, tarif PPh badan rezim normal tetap bertahan di angka 25% setelah usulan pemangkasan tarif PPh badan mendapat respons negatif karena tidak mencerminkan keadilan dalam kebijakan pajak.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Kemudian, pajak mobil listrik dipastikan meningkat pada 2021. Tarif pajak naik dari 8% menjadi 12% dan efektif berlaku per 1 Januari 2021. Penetapan tarif tersebut masih lebih rendah dari pajak kendaraan dengan bahan bakar bensin atau solar sebesar 22%.

Selain itu, stimulus pemerintah terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 juga akan dilanjutkan kembali pada tahun ini. Rencananya, skema insentif pajak dan nonpajak masih berlaku hingga 31 Maret 2021.

"Skema pinjaman untuk startup dan kemungkinan untuk menunda pembayaran pajak masih bisa diajukan hingga 31 Maret 2021," sebut Jubir Blue Umbrella seperti dilansir dutchnews.nl. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN