Regulasi Teknologi Finansial Perlu Dibuat Longgar

JAKARTA, DDTCNews – Kabar mengenai pembuatan regulasi teknologi finansial (tekfin) mewarnai media nasional hari ini, Senin (15/10). Pengambil kebijakan berkomitmen untuk mempertahankan pola regulasi ekonomi digital yang longgar untuk mendorong adanya unicorn di sektor finansial.

Kabar lainnya mengenai rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun aturan yang mengatur mengenai risiko teknologi siber bagi platform yang telah melayani banyak transaksi dan konsumen.

Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pertumbuhan investasi sektor digital yang berkembang pesat dalam lima tahun terakhir. Berikut ulasan berita selengkapnya:

• Regulasi Tekfin Perlu Dibuat Longgar

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan industry tekfin berpeluang melahirkan perusahaan asal Indonesia bervaluasi di atas US$1 miliar atau yang disebut unicorn. Seperti bisnis lain di bidang jasa keuangan, tekfin juga harus diregulasi karena bergantung pada kepercayaan para pengguna. Perlu regulasi yang lebih luwes untuk mendorong tekfin berkembang lebih pesat.

• OJK: Transparansi Jadi Kunci

Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar mengatakan OJK tidak bisa menerapkan kebijakan perlindungan konsumen yang terlampau ketat pada masa pertumbuhan tekfin. OJK berupaya menyusun aturan risiko teknologi siber bagi platform yang telah melayani banyak transaksi dan konsumen. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan adanya transparansi oleh pelaku usaha tekfin.

• BKPM: Investasi Digital Tumbuh 60 Kali Lipat

Pertumbuhan startup dan unicorn Indonesia menjadi salah satu kunci yang mendorong ekonomi Indonesia. BKPM mencatat sektor digital Indonesia telah menarik investasi lebih dari US$3,7 miliar ke berbagai perusahaan rintisan pada 2017, angka yang bertumbuh 60 kali lipat selama 5 tahun terakhir.

• Keuntungan dari Nilai Tukar Uang Bukan Target IMF:

Komite Pengarah Dana Moneter Internasional (IMFC) mencatat ada beberapa hal yang disepakati oleh negara-negara anggota, salah satunya soal anggota IMF berjanji tidak menargetkan nilai tukar guna mendapatkan keuntungan. IMF berkomitmen untuk menahan diri dari devaluasi mata uang yang kompetitif dan tidak akan menargetkan nilai tukar dengan tujuan berkompetisi.

• Pengusaha Sulit Dongkrak Ekspor:

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan menyatakan pengusaha sulit mendongkrak kinerja ekspor, perang dagang yang masih terjadi menjadi penyebabnya. Pengusaha pun merasa kesulitan untuk mengekspor karena negara-negara lain juga turut mengurangi impor, terlebih pelemahan rupiah justru mendongkrak Indonesia untuk menerima impor. (Amu)