Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

PARIS, DDTCNews - Persepsi publik perlu jadi pertimbangan utama bagi pemerintah sebelum menjalankan reformasi pajak. Kendati setiap yurisdiksi punya alasan yang kuat untuk menggenjot penerimaan pajak pascapandemi, masukan dari publik tetap perlu digali.

Dalam laporan berjudul Tax and Fiscal Policy after the Covid-19 Crisis dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), persepsi publik dan bias psikologis memiliki peran besar dalam membentuk respons publik atas reformasi kebijakan pajak.

Oleh karena itu, suatu reformasi pajak perlu dikomunikasikan dengan baik agar mendapatkan dukungan dari publik serta dukungan politik.

"Pandangan publik terhadap sistem perpajakan dan reformasi pajak bergantung pada informasi yang tersedia dan bagaimana masyarakat menilai efektivitas sistem pajak berdasarkan informasi tersebut," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Jumat (15/10/2021).

Nilai dan norma sosial yang dominan pada suatu negara serta preferensi dari setiap individu bakal menentukan opini yang terbangun di ruang publik atas agenda reformasi pajak yang diusulkan.

"Sikap publik memiliki hubungan erat dengan kepercayaan publik atas instansi pemerintah dan integritas dari sistem pajak," tulis OECD.

Untuk diketahui, pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir memberikan tekanan terhadap postur fiskal berbagai yurisdiksi. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah dipaksa untuk meningkatkan belanja dan merelaksasi kebijakan perpajakannya.

Utang yang meningkat serta masalah-masalah struktural yang kian menonjol akibat pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pajak sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing.

Negara yang sebelum pandemi Covid-19 memiliki tax ratio rendah dan perlindungan sosial yang minim perlu memperluas basis pajak guna meningkatkan penerimaan. Negara yang dihadapkan oleh tantangan penuaan populasi diharuskan untuk mencari dana guna mendukung program pensiun dan layanan kesehatan. (sap)