VIETNAM

Reformasi Pajak Negara Ini Berhasil Puaskan Wajib Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Maret 2017 | 14:20 WIB
Reformasi Pajak Negara Ini Berhasil Puaskan Wajib Pajak

HANOI, DDTCNews – Kepala Kamar Dagang dan Industri Vietnam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry/VCCI) Dau Anh Tuan mengatakan lebih dari 75% industri bisnis atau wajib pajak di Vietnam menyatakan kepuasannya atas reformasi pajak yang telah dilakukan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Dau berdasarkan survei yang dilakukan oleh VCCI pada 2016 lalu. Jumlah tersebut meningkat dari survei pertama pada 2014 dengan persentase sebesar 71%.

“Ini adalah kedua kalinya VCCI melakukan survei kepuasan wajib pajak setelah yang pertama dilakukan pada 2014. Industri bisnis merasa puas dengan prosedur administrasi pajak yang lebih mudah dan sederhana setelah dilakukan reformasi pajak selama dua tahun terakhir,” ujarnya di Hanoi, Selasa (7/3).

Baca Juga:
Stabilkan Ekonomi, Vietnam Perpanjang Diskon Pajak Lingkungan Atas BBM

Survei VCCI pada 2014 tersebut juga menunjukkan 70% dari perusahaan yang disurvei memiliki kesulitan untuk mengakses informasi tentang kebijakan pajak dan peraturan pajak, namun angka tersebut turun menjadi 55% pada 2016.

Berbagai sumber informasi tentang pajak seperti: pelatihan pajak, konferensi, website otoritas pajak dan hotline ternyata menjadi saluran yang bermanfaat bagi perusahaan untuk menggali lebih dalam informasi seputar pajak. Hasil survei pun menunjukkan 90% dari responden merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh petugas pajak.

Survei yang dilakukan oleh VCCI dan Bank Dunia ini telah mengirimkan kuesioner kepada 22.000 perusahaan nasional, dengan jumlah yang memberi respons sekitar 3.500. Survei itu dilakukan secara adil dan tanpa bias ke sektor pajak dan melihat objektivitas yang tinggi.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

“VCCI merumuskan lima kriteria untuk mengukur kepuasan mengenai reformasi pajak, yaitu akses ke informasi, pelaksanaan prosedur pajak, pemeriksaan pajak, dan layanan dari petugas pajak dalam menyelesaikan kasus pajak,” jelas Presiden VCCI Vu Tien Loc.

Saat ini, seperti dilansir dalam VnExpress, waktu yang dilakukan untuk melakukan pembayaran pajak berkurang secara signifikan dari 537 jam per tahun menjadi 117 jam per tahun selama dua tahun terakhir. Hal ini lantaran reformasi pajak yang dilakukan dalam bentuk penghapusan dan penyederhanaan beberapa prosedur dan peraturan pajak.

Dalam waktu dekat, otoritas pajak akan lebih fokus pada solusi berbasis teknologi untuk memastikan semua bisnis telah melaporkan SPT-nya secara online. Ini bertujuan untuk memudahkan prosedur administrasi yang rumit dalam pelaporan SPT, oleh karena itu pemerintah Vietnam akan segera menerapkan e-tax untuk memudahkannya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 01 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Makanan dan Jasa Premium Tak Jadi Kena Pajak, Tetap Bebas PPN

Rabu, 01 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA CIMAHI

Pemkot Siapkan Insentif Pajak Daerah untuk Tarik Investasi

Rabu, 01 Januari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Presiden Prabowo Tetapkan PPN 12% Hanya Berlaku untuk Objek PPnBM

Rabu, 01 Januari 2025 | 07:37 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Pengumuman! Harga Jual Eceran Rokok yang Baru Resmi Berlaku Hari Ini

Selasa, 31 Desember 2024 | 21:17 WIB CORETAX SYSTEM

Prabowo Luncurkan Coretax System, Diterapkan Mulai 1 Januari 2025

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:45 WIB KINERJA FISKAL

Kinerja APBN 2024, Prabowo: Kita Mampu Kendalikan Defisit

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Berlaku 2025, Barang-Barang Mewah Ini Bakal Dikenai PPN 12 Persen

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah, Paket Stimulus Tetap Diberikan

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:13 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut PMK soal PPN 12% untuk Barang Mewah Segera di-Upload

Selasa, 31 Desember 2024 | 18:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah yang Kena PPnBM, Selain Itu Masih 11%