PROFIL PERPAJAKAN JEPANG

Reformasi Pajak di Negeri Sakura

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 Juni 2016 | 20:56 WIB
Reformasi Pajak di Negeri Sakura

NEGARA yang dijuluki sebagai Negeri Sakura ini merupakan sebuah negara yang luas wilayahnya kurang lebih satu perlima dari wilayah Indonesia, namun mempunyai tingkat kemajuan teknologi yang tinggi.

Penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB.

Ekonomi Jepang terus mengalami penurunan sejak 2 tahun terakhir. Meski begitu, negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia itu masih berjalan pada jalurnya untuk merangkak keluar dari resesi.

Baca Juga:
Negara Ini Punya Tarif PPh Badan Lebih Besar untuk Perusahaan Tambang

Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia.

Untuk mendukung kebijakan ekonomi growth strategy, pemerintah Jepang telah beberapa kali menurunkan tarif pajak perusahaan. Mulai April 2015 tarif PPh badan menjadi 23,9%, penurunan tarif ini lantaran negara-negara Asia yang menerapkan tarif pada kisaran 25%.

Di sisi lain, meskin memberikan insentif penurunan tarif pajak perusahaan, pemerintah Jepang juga menaikkan tarif pajak penjualan (PPN) yang semula 8% menjadi 10% mulai Oktober 2015.

Sampai saat ini Jepang sudah melakukan perjanjian pertukaran informasi dengan 10 negara seperti Bahamas, Bermuda, The British Virgin Islands, Cayman, Guernsey, The Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Macao and Samoa.

Data Perpajakan Jepang
Uraian Keterangan
Sistem negara, politik Monarki
PDB nominal US$4.601 miliar (2014)
Pertumbuhan ekonomi -1,6% (2015)
Populasi 126,8 juta jiwa (2015)
Tax ratio 28,3% (2015)
Otoritas pajak National Tax Agency
Sistem perpajakan Self assessment
Tarif PPh badan 23,9%
Tarif PPh orang pribadi 5% - 45%
Tarif pajak dividen 20%
Tarif pajak bunga 20%
Tarif pajak royalti 20%
Tax treaty 64 negara


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 Januari 2024 | 15:41 WIB PROFIL PERPAJAKAN NAMIBIA

Negara Ini Punya Tarif PPh Badan Lebih Besar untuk Perusahaan Tambang

Jumat, 13 Oktober 2023 | 15:45 WIB PROFIL PERPAJAKAN EKUADOR

Pajak Lebih Tinggi Jika Domisili Pemegang Saham di Negara Tax Haven

Selasa, 19 September 2023 | 17:05 WIB PROFIL PERPAJAKAN BOLIVIA

Penghasilan Jasa Profesional Independen di Negara Ini Kena PPh Badan

Kamis, 02 Februari 2023 | 16:15 WIB PROFIL PERPAJAKAN VANUATU

Terapkan Pajak Kasino, Negara Ini Tidak Punya Pajak Penghasilan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan