INDIA

Reformasi Pajak di Negara Ini Ditolak Pegawainya Sendiri

Muhamad Wildan | Sabtu, 29 Agustus 2020 | 16:01 WIB
Reformasi Pajak di Negara Ini Ditolak Pegawainya Sendiri

Kantor pajak India. (Foto: zeenews.india.com)

JAKARTA, DDTCNews - Di India, program reformasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak, Central Board of Direct Taxes (CBDT), justru ditolak oleh pegawai pajaknya sendiri.

Pegawai pajak yang tergabung dalam Income Tax Employees Federation dan Income Tax Gazetted Officers' Association yang disebut mewakili 97% dari total pegawai menolak faceless assessments atau pengawasan tanpa tatap muka.

"Pegawai pajak sebenarnya mendukung program reformasi pajak CBDT, tetapi pegawai pajak khawatir langkah ini akan membuat pegawai pajak bekerja di tempat yang jauh dari keluarga," ujar keterangan kedua asosiasi pegawai pajak tersebut, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Menkeu Ini Komitmen Lakukan Reformasi Pajak

Kekhawatiran itu timbul terutama karena pengawasan pajak tanpa tatap muka ini juga diikuti perubahan sistem alokasi pegawai pajak dari berbasis teritorial menjadi berbasis alokasi dinamis. Pegawai pajak dimungkinkan untuk ditempatkan di manapun di India tergantung kebutuhan CBDT.

Menurut Income Tax Employees Federation dan Income Tax Gazetted Officers' Association, faceless assessment dan perubahan sistem alokasi pegawai ini belum dipertimbangkan matang oleh CBDT. Mereka mengeluh masukan dari pegawai pajak sama sekali tidak dipertimbangkan.

Pakar perpajakan dari AKM Global Amit Maheshwari mengatakan keluhan ini bisa menghambat implementasi dari reformasi pajak apabila tidak dipertimbangkan dengan matang oleh CBDT.

Baca Juga:
Skema PPN atas Popcorn di Negara Ini Dianggap Rumit, Ini Sebabnya

"Fenomena ini menunjukkan adanya diskoneksi antara CBDT selaku otoritas pajak dengan pegawai pajaknya sendiri. Hal ini bisa menimbulkan disparitas antara rancangan kebijakan pajak dengan implementasi dari kebijakan tersebut di lapangan," ujar Maheshwari.

Chairman Nangia Anderson India, Rakesh Nangia, mengatakan reformasi pajak yang digulirkan CBDT termasuk pengawasan pajak tanpa tatap muka ini perlu didukung oleh perubahan pola pikir dan effort yang besar agar bisa diterapkan di lapangan.

"Otoritas perlu menjamin bahwa sistem baru yang dibangun melalui kebijakan ini tidak akan mengganggu perkembangan karir dan rasa aman dari setiap pegawai pajak," ujar Nangia seperti dilansir bloombergquint.com. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini