INDIA

Reformasi Pajak di Negara Ini Ditolak Pegawainya Sendiri

Muhamad Wildan | Sabtu, 29 Agustus 2020 | 16:01 WIB
Reformasi Pajak di Negara Ini Ditolak Pegawainya Sendiri

Kantor pajak India. (Foto: zeenews.india.com)

JAKARTA, DDTCNews - Di India, program reformasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak, Central Board of Direct Taxes (CBDT), justru ditolak oleh pegawai pajaknya sendiri.

Pegawai pajak yang tergabung dalam Income Tax Employees Federation dan Income Tax Gazetted Officers' Association yang disebut mewakili 97% dari total pegawai menolak faceless assessments atau pengawasan tanpa tatap muka.

"Pegawai pajak sebenarnya mendukung program reformasi pajak CBDT, tetapi pegawai pajak khawatir langkah ini akan membuat pegawai pajak bekerja di tempat yang jauh dari keluarga," ujar keterangan kedua asosiasi pegawai pajak tersebut, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga:
Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Kekhawatiran itu timbul terutama karena pengawasan pajak tanpa tatap muka ini juga diikuti perubahan sistem alokasi pegawai pajak dari berbasis teritorial menjadi berbasis alokasi dinamis. Pegawai pajak dimungkinkan untuk ditempatkan di manapun di India tergantung kebutuhan CBDT.

Menurut Income Tax Employees Federation dan Income Tax Gazetted Officers' Association, faceless assessment dan perubahan sistem alokasi pegawai ini belum dipertimbangkan matang oleh CBDT. Mereka mengeluh masukan dari pegawai pajak sama sekali tidak dipertimbangkan.

Pakar perpajakan dari AKM Global Amit Maheshwari mengatakan keluhan ini bisa menghambat implementasi dari reformasi pajak apabila tidak dipertimbangkan dengan matang oleh CBDT.

Baca Juga:
Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

"Fenomena ini menunjukkan adanya diskoneksi antara CBDT selaku otoritas pajak dengan pegawai pajaknya sendiri. Hal ini bisa menimbulkan disparitas antara rancangan kebijakan pajak dengan implementasi dari kebijakan tersebut di lapangan," ujar Maheshwari.

Chairman Nangia Anderson India, Rakesh Nangia, mengatakan reformasi pajak yang digulirkan CBDT termasuk pengawasan pajak tanpa tatap muka ini perlu didukung oleh perubahan pola pikir dan effort yang besar agar bisa diterapkan di lapangan.

"Otoritas perlu menjamin bahwa sistem baru yang dibangun melalui kebijakan ini tidak akan mengganggu perkembangan karir dan rasa aman dari setiap pegawai pajak," ujar Nangia seperti dilansir bloombergquint.com. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Minggu, 08 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

Jumat, 06 Desember 2024 | 14:21 WIB UNIVERSITAS BUNDA MULIA

Mahasiswa Jangan Ketinggalan Update Soal Reformasi Pajak Internasional

Kamis, 28 November 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Tax Ratio, Ini Deretan Rekomendasi OECD untuk Indonesia

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari