PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Dian Kurniati | Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB
Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp43,3 triliun pada Januari 2024. Capaian ini mengalami kontraksi sebesar 5,3% (year on year/yoy).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut setara 8,8% dari target Rp492 triliun. Menurutnya, kontraksi PNBP disebabkan oleh moderasi harga berbagai komoditas.

"Tahun ini [realisasinya] sedikit di bawah, Rp43,3 triliun, akibat moderasi harga komoditas yang lebih rendah yaitu seperti minyak dan batu bara," katanya, dikutip pada Sabtu (24/2/2024).

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Suahasil mengatakan moderasi harga komoditas utamanya tercermin dari pendapatan PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang realisasinya senilai Rp9,5 triliun atau kontraksi 18,1%. Menurutnya, PNBP SDA mengalami perlambatan sebagai dampak moderasi harga minyak mentah, serta penurunan lifting minyak.

Kondisi serupa juga terjadi pada SDA nonmigas. Dalam hal ini, realisasinya senilai Rp9,4 triliun atau terkontraksi 35,6% karena moderasi harga batu bara.

Selain itu, volume produksi batu bara pada Januari 2024 juga melandai karena hanya mencapai 93,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga:
Kewajiban Kontraktor Migas Jika Setujui Temuan Pemeriksaan Bersama

Di sisi lain, realisasi PNBP lainnya masih menunjukkan kinerja positif. Realisasinya senilai Rp15,6 triliun atau tumbuh 9,7%.

Pertumbuhan PNBP lainnya terjadi sebagai dampak peningkatan PNBP kementerian/lembaga, terutama disumbang oleh pendapatan tahun anggaran yang lalu serta denda.

Adapun PNBP dari badan layanan umum (BLU), Suahasil menyebut terealisasi Rp1,7 triliun atau melonjak 325%. Realisasi PNBP BLU meningkat utamanya disumbang oleh pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan.

"Sementara untuk BLU kita yang juga cukup besar dari dana perkebunan kelapa sawit, belum terdapat penerimaan," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Kamis, 12 Desember 2024 | 13:30 WIB PMK 94/2023

Kewajiban Kontraktor Migas Jika Setujui Temuan Pemeriksaan Bersama

Kamis, 12 Desember 2024 | 10:00 WIB KINERJA FISKAL

Meski Terkontraksi 4 Persen, Kinerja PNBP Sudah Lampaui Target

Rabu, 11 Desember 2024 | 15:01 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak RI Masih Tumbuh 1,05 Persen hingga November 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan