PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Dian Kurniati | Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB
Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp43,3 triliun pada Januari 2024. Capaian ini mengalami kontraksi sebesar 5,3% (year on year/yoy).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut setara 8,8% dari target Rp492 triliun. Menurutnya, kontraksi PNBP disebabkan oleh moderasi harga berbagai komoditas.

"Tahun ini [realisasinya] sedikit di bawah, Rp43,3 triliun, akibat moderasi harga komoditas yang lebih rendah yaitu seperti minyak dan batu bara," katanya, dikutip pada Sabtu (24/2/2024).

Baca Juga:
Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Suahasil mengatakan moderasi harga komoditas utamanya tercermin dari pendapatan PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang realisasinya senilai Rp9,5 triliun atau kontraksi 18,1%. Menurutnya, PNBP SDA mengalami perlambatan sebagai dampak moderasi harga minyak mentah, serta penurunan lifting minyak.

Kondisi serupa juga terjadi pada SDA nonmigas. Dalam hal ini, realisasinya senilai Rp9,4 triliun atau terkontraksi 35,6% karena moderasi harga batu bara.

Selain itu, volume produksi batu bara pada Januari 2024 juga melandai karena hanya mencapai 93,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga:
Berupaya Pangkas Impor BBM, RI Optimalkan Kilang Minyak Domestik

Di sisi lain, realisasi PNBP lainnya masih menunjukkan kinerja positif. Realisasinya senilai Rp15,6 triliun atau tumbuh 9,7%.

Pertumbuhan PNBP lainnya terjadi sebagai dampak peningkatan PNBP kementerian/lembaga, terutama disumbang oleh pendapatan tahun anggaran yang lalu serta denda.

Adapun PNBP dari badan layanan umum (BLU), Suahasil menyebut terealisasi Rp1,7 triliun atau melonjak 325%. Realisasi PNBP BLU meningkat utamanya disumbang oleh pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan.

"Sementara untuk BLU kita yang juga cukup besar dari dana perkebunan kelapa sawit, belum terdapat penerimaan," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Selasa, 28 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Berupaya Pangkas Impor BBM, RI Optimalkan Kilang Minyak Domestik

Rabu, 22 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

BI Sebut Penerapan PP 36/2023 Ikut Tingkatkan Cadangan Devisa 2024

Rabu, 22 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Mulai Maret 2025, DHE SDA Wajib 100% Disimpan 1 Tahun di Dalam Negeri

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi