INVESTASI

Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Rendah, Bahlil Tak Ambil Pusing

Muhamad Wildan | Minggu, 24 Juli 2022 | 13:30 WIB
Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Rendah, Bahlil Tak Ambil Pusing

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/WS/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menganggap rendahnya pemanfaatan insentif pajak bukanlah suatu masalah.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, dan lain sebagainya bukanlah fasilitas yang wajib diberikan.

"Kalau kita mampu merayu investor datang ke Indonesia tanpa perlu tax holiday dan tax allowance, itu artinya kan menguntungkan negara," katanya, dikutip pada Minggu (24/7/2022).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Menurut Bahlil, negara sesungguhnya diuntungkan jika makin banyak investasi yang masuk tanpa iming-iming insentif pajak. Sebab, negara tidak mendapatkan penerimaan pajak dari investasi dan aktivitas bisnis secara optimal jika insentif diberikan.

Namun, apabila dalam suatu kasus calon investor menyampaikan bahwa investasinya membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai break even point (BEP), sambungnya, investasi tersebut perlu diberi insentif.

"Rata-rata dulu orang perusahaan 4 tahun break even point, masa kita kasih tax holiday 15 tahun. Negara mau dapat apa?," ujar Bahlil.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Untuk itu, lanjutnya, insentif pajak ke depan akan diberikan hati-hati dengan mempertimbangkan penerimaan negara dari pajak.

"Jadi kalau makin kecil pengusaha yang memanfaatkan tax holiday, itu artinya pemerintah makin bagus dalam memberikan pelayanan," tuturnya.

Merujuk pada Laporan Keuangan DJP Tahun 2021, tercatat hanya sebanyak 2 wajib pajak yang telah memanfaatkan tax holiday pada tahun pajak 2020. Nilai pemanfaatan tax holiday tersebut mencapai Rp814,5 miliar.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Selanjutnya, realisasi pemanfaatan tax allowance pada tahun pajak 2020 mencapai Rp9,83 triliun. Terdapat 46 wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut.

Sementara itu, insentif super tax deduction vokasi tercatat dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan realisasi senilai Rp123 juta.

Tambahan informasi, pemanfaatan fasilitas untuk tahun pajak 2021 tidak disampaikan oleh DJP dalam laporan keuangannya mengingat penyampaian SPT Tahunan Badan 2021 baru jatuh tempo pada 30 April 2022. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?