AUSTRALIA

Ratusan Pebisnis Bakal Dikunjungi Otoritas Pajak, Ada Apa?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 Juli 2019 | 18:13 WIB
Ratusan Pebisnis Bakal Dikunjungi Otoritas Pajak, Ada Apa?

Ilustrasi.

SYDNEY, DDTCNews – Ratusan pelaku bisnis Australia akan mendapat kunjungan Otoritas Pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) hari ini dan selama beberapa minggu ke depan. Kunjungan mereka akan ditujukan untuk menindak pebisnis yang menghindari kewajiban pajak.

Asisten Komisaris ATO Peter Holt mengungkapkan beberapa pebisnis di wilayah Port Macquarie dan Wauchope di New South Wales yang bergerak di bidang bangunan dan konstruksi, kafe, restoran, dan perawatan pribadi tidak terdaftar untuk pemotongan goods and services tax (GST).

“Banyak bisnis yang dengan sengaja melakukan hal yang salah, misalnya gagal memasukkan laporan pajak penghasilan atau laporan aktivitas bisnis sehingga mendapatkan keuntungan yang tidak adil,” katanya, Kamis (25/7/2019)

Baca Juga:
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Pelanggaran yang memiliki porsi cukup banyak adalah keterlambatan pelaporan pajak oleh wajib pajak. ATO ingin berbicara dengan pemilik bisnis dan membantu mereka memperbaiki kesalahan jika mereka membutuhkan bantuan.

Holt mengatakan akan mensosialisasikan tentang pencatatan dan fasilitas pembayaran, piutang yang belum dibayar, utang pajak, dan pengelolaan hak karyawan, seperti dana pensiun kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk bisa meminimalisasi pelanggaran wajib pajak.

Namun, kunjungan ini tidak boleh menjadi kunjungan yang biasa saja dan tanpa makna. Sebelum melakukan kunjungan, petugas akan menginformasikan kepada wajib pajak terkait melalui telepon, SMS, email, atau surat.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Seperti dilansir au.finance.yahoo.com, ATO juga akan mengadakan sesi informatif pada Senin 29 Juli, dan akan ada sesi pengantar tentang Single Touch Payroll. Sesi ini diadakan untuk mensosialisasikan tujuan utama dari perkunjungan ATO.

Langkah ini merupakan langkah besar dari ATO untuk menandai perubahan budaya internalnya. Pengukuran kinerja yang awalnya berdasakan pada tanggung jawab pada audit bergeser pada tanggung jawab membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci