TAX AMNESTY

Ratusan Jenderal TNI Ikut Sosialisasi Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 September 2016 | 14:01 WIB
Ratusan Jenderal TNI Ikut Sosialisasi Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews - Sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) hari ini diselenggarakan di Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak serta 120 petinggi TNI. Hal ini dilakukan untuk menggapai sasaran yang lebih luas, supaya tidak hanya warga sipil yang menjadi peserta tax amnesty.

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan sosialisasi seharusnya mampu merangkul seluruh tentara nasional, terutama mereka yang berpangkat tinggi. Lalu, informasi terkait tax amnesty tidak hanya berhenti di kalangan tentara saja, tetapi juga tersebar di lingkungan tempat mereka bertugas.

"Hari ini saya imbau seluruh anggota dan keluarga, dari jenderal hingga prajurit untuk bantu menyosialisasikan program ini. Program pengampunan pajak merupakan kesempatan yang tidak akan terulang lagi," ujarnya di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (21/9).

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Ia menambahkan bagi perwira TNI yang belum melaporkan asetnya diharapkan untuk segera mengikuti program tersebut dan segera mengungkapkan.

Selain itu, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi juga turun tangan langsung memberikan simulasi tax amnesty dalam acara sosialisasi ini. Mulai dari kapan harta tersebut diperoleh, hingga harta tersebut akan dilaporkan.

Perlu diketahui, tax amnesty sifatnya adalah pilihan. Para perwira juga diperbolehkan untuk melakukan pembetulan SPT.

"Program tax amnesty ini merupakan hak warga negara, bisa ikut ataupun tidak. Pembetulan SPT pun bisa dilakukan dengan tanpa mengikuti tax amnesty ini," ucap Ken. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?