TAX AMNESTY

Ratusan Jenderal TNI Ikut Sosialisasi Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 September 2016 | 14:01 WIB
Ratusan Jenderal TNI Ikut Sosialisasi Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews - Sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) hari ini diselenggarakan di Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak serta 120 petinggi TNI. Hal ini dilakukan untuk menggapai sasaran yang lebih luas, supaya tidak hanya warga sipil yang menjadi peserta tax amnesty.

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan sosialisasi seharusnya mampu merangkul seluruh tentara nasional, terutama mereka yang berpangkat tinggi. Lalu, informasi terkait tax amnesty tidak hanya berhenti di kalangan tentara saja, tetapi juga tersebar di lingkungan tempat mereka bertugas.

"Hari ini saya imbau seluruh anggota dan keluarga, dari jenderal hingga prajurit untuk bantu menyosialisasikan program ini. Program pengampunan pajak merupakan kesempatan yang tidak akan terulang lagi," ujarnya di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (21/9).

Baca Juga:
Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Ia menambahkan bagi perwira TNI yang belum melaporkan asetnya diharapkan untuk segera mengikuti program tersebut dan segera mengungkapkan.

Selain itu, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi juga turun tangan langsung memberikan simulasi tax amnesty dalam acara sosialisasi ini. Mulai dari kapan harta tersebut diperoleh, hingga harta tersebut akan dilaporkan.

Perlu diketahui, tax amnesty sifatnya adalah pilihan. Para perwira juga diperbolehkan untuk melakukan pembetulan SPT.

"Program tax amnesty ini merupakan hak warga negara, bisa ikut ataupun tidak. Pembetulan SPT pun bisa dilakukan dengan tanpa mengikuti tax amnesty ini," ucap Ken. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 Juli 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN