M. JUSUF KALLA:

'Rampok Kok Dianggap Sistemik'

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 Juli 2016 | 14:21 WIB
'Rampok Kok Dianggap Sistemik'

MUHAMMAD Jusuf Kalla punya kalimat yang jitu untuk praktik fraud besar-besaran di kalangan perbankan yang ketahuan sesaat setelah krisis moneter menghantam di tahun 1998.

“Di Indonesia ini, kalau mau merampok bank ya harus bikin bank,” kata mantan aktivis kelahiran Watampone 5 Mei 1942 yang jadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian periode 1999-2000.

Pada 1999 itu, Kalla tahu persis, bagaimana triliunan uang yang dipinjamkan pemerintah ke bank malah digunakan sebagian pemiliknya untuk bermain valas guna meraih margin dari pasar uang.

Baca Juga:
'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Termasuk ketika megaskandal Bank Century meletus di pengujung 2008. Saat sejumlah ekonom tampil membela para pejabat Bank Indonesia, Jusuf Kalla tetap tak goyah dengan pendiriannya.

Di awal 2010, Kalla menyampaikan keyakinannya bahwa skandal Rp6,7 triliun itu adalah perampokan yang dilakukan pemilik bank dengan bantuan pejabat profesional yang tidak jujur.

“Kalau tidak profesional, barangkali yang hilang Rp20 juta atau berapa. Ini ada hubungannya dengan moral, hukum, ada kesempatan. Dan yang paling mudah cari kesempatan ya orang pintar,” katanya.

Baca Juga:
Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Menurut Kalla, skandal Bank Century terjadi bukan karena krisis, melainkan karena dirampok. Dan membantu rampok, tegasnya, berarti ikut merampok.

“Rampok kok dianggap sistemik itu loh. Ini kasus tertinggi dalam sejarah republik. Diperiksa tiga lembaga yang tidak di atasnya kecuali Tuhan. Jadi yang diperiksa juga yang tertinggi,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 03 Juni 2021 | 16:07 WIB A.A. MARAMIS:

'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Kamis, 06 Mei 2021 | 16:29 WIB R.A. KARTINI:

Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Rabu, 14 April 2021 | 13:50 WIB MIKHAIL S. GORBACHEV:

'Dana Pajak Ini untuk Meredam Dampak Ekonomi Pasar'

Rabu, 17 Maret 2021 | 18:08 WIB BJ. HABIBIE:

'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha