M. JUSUF KALLA:

'Rampok Kok Dianggap Sistemik'

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 Juli 2016 | 14:21 WIB
'Rampok Kok Dianggap Sistemik'

MUHAMMAD Jusuf Kalla punya kalimat yang jitu untuk praktik fraud besar-besaran di kalangan perbankan yang ketahuan sesaat setelah krisis moneter menghantam di tahun 1998.

“Di Indonesia ini, kalau mau merampok bank ya harus bikin bank,” kata mantan aktivis kelahiran Watampone 5 Mei 1942 yang jadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian periode 1999-2000.

Pada 1999 itu, Kalla tahu persis, bagaimana triliunan uang yang dipinjamkan pemerintah ke bank malah digunakan sebagian pemiliknya untuk bermain valas guna meraih margin dari pasar uang.

Baca Juga:
'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Termasuk ketika megaskandal Bank Century meletus di pengujung 2008. Saat sejumlah ekonom tampil membela para pejabat Bank Indonesia, Jusuf Kalla tetap tak goyah dengan pendiriannya.

Di awal 2010, Kalla menyampaikan keyakinannya bahwa skandal Rp6,7 triliun itu adalah perampokan yang dilakukan pemilik bank dengan bantuan pejabat profesional yang tidak jujur.

“Kalau tidak profesional, barangkali yang hilang Rp20 juta atau berapa. Ini ada hubungannya dengan moral, hukum, ada kesempatan. Dan yang paling mudah cari kesempatan ya orang pintar,” katanya.

Baca Juga:
Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Menurut Kalla, skandal Bank Century terjadi bukan karena krisis, melainkan karena dirampok. Dan membantu rampok, tegasnya, berarti ikut merampok.

“Rampok kok dianggap sistemik itu loh. Ini kasus tertinggi dalam sejarah republik. Diperiksa tiga lembaga yang tidak di atasnya kecuali Tuhan. Jadi yang diperiksa juga yang tertinggi,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 03 Juni 2021 | 16:07 WIB A.A. MARAMIS:

'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Kamis, 06 Mei 2021 | 16:29 WIB R.A. KARTINI:

Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Rabu, 14 April 2021 | 13:50 WIB MIKHAIL S. GORBACHEV:

'Dana Pajak Ini untuk Meredam Dampak Ekonomi Pasar'

Rabu, 17 Maret 2021 | 18:08 WIB BJ. HABIBIE:

'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan