KEBIJAKAN PAJAK

Puan Minta Setoran Pajak dari Ekonomi Digital Dioptimalkan

Muhamad Wildan | Senin, 16 Agustus 2021 | 13:00 WIB
Puan Minta Setoran Pajak dari Ekonomi Digital Dioptimalkan

Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD/DPR, Senin (16/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital.

Puan menilai kebijakan pajak seharusnya disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha pada saat ini. Transformasi digital telah meluas, mulai dari sektor keuangan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.

"Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini, berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, tetapi ekonomi digital justru pesat," katanya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD/DPR, Senin (16/8/2021).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Puan mendorong pemerintah untuk meneruskan perluasan basis pajak melalui perluasan objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Namun, penggalian potensi pajak tetap harus dilakukan dengan menjaga iklim investasi domestik dan keberlanjutan dunia usaha.

Dalam hal pemberian insentif pajak, ia juga meminta pemerintah menjalankan pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur. Insentif juga seharusnya dikucurkan kepada sektor memiliki multiplier effect.

Puan meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA agar tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan. Aset-aset milik pemerintah harus dikelola secara lebih produktif dan setoran dividen dari BUMN kepada negara juga harus ditingkatkan.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Ke depan, kapasitas APBN akan sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Dampak besar dari pertumbuhan ekonomi khususnya akan tercermin pada pendapatan negara.

"Dalam kondisi pendapatan yang turun dan belanja yang meningkat maka pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better," ujar Puan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah