Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Direvisi, Naik Jadi 5%

JAKARTA, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5% pada tahun ini, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,8%.

Untuk tahun 2024, IMF melalui laporan World Economic Outlook edisi April 2023 memperkirakan perekonomian Indonesia akan bertumbuh sebesar 5,1%.

"Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu bright spot di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Jumat (14/4/2023).

Menurut BKF, resiliensi perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang berada pada level ekspansif selama 19 bulan, inflasi yang moderat, dan neraca perdagangan yang surplus selama 35 bulan berturut-turut.

"Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Dengan kontribusi permintaan domestik yang besar, berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada pada level moderat menjadi sangat krusial untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat," kata Febrio.

Berbanding terbalik, IMF mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Perekonomian global diperkirakan hanya tumbuh 2,8% pada 2023, turun 0,1 poin persentase bila dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Adapun pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan mencapai 3%.

Momentum penguatan pertumbuhan ekonomi pada 2023 kembali meredup akibat gejolak sektor keuangan di AS dan Eropa serta inflasi global yang diproyeksikan masih tinggi. Inflasi pada 2023 dan 2024 masing-masing diperkirakan sebesar 7% dan 4,9%.

Menurut IMF, perekonomian global sedang dihadapkan oleh risiko yang berasal dari sektor keuangan, perang di Ukraina, tekanan inflasi, serta fragmentasi geoekonomi.

Negara-negara pun diminta untuk memperketat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas keuangan, memberikan dukungan fiskal terhadap kelompok yang paling rentan sembari menjaga kesinambungan fiskal, dan memperkuat kebijakan ekonomi struktural. (sap)