INDIA

Protes Soal Pajak, Ribuan Bioskop Tutup

Redaksi DDTCNews | Kamis, 06 Juli 2017 | 09:02 WIB
Protes Soal Pajak, Ribuan Bioskop Tutup

Salah satu bioskop di India

NEW DELHI, DDTCNews – Lebih dari 1.000 bioskop di negara bagian Tamil Nadu, India, telah ditutup sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif pajak setelah pemerintah memberlakukan aturam pajak barang dan jasa (Good and Services Tax/GST) baru yang merupakan reformasi pajak terbesar di India.

Ketua Asosiasi Pemilik dan Distributor Teater Tamil Nadu Abhirami Ramanathan mengatakan penambahan pajak sebesar 30% untuk tiket bioskop dari semula sebesar 28% akan membuat para penonton kabur dan beralih untuk menonton film bajakan.

“Saat ini tarif pajak untuk tiket bioskop menjadi 58%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di India. Ini adalah beban bagi penonton film dan mengalahkan tujuan rezim pajak yang baru,” katanya, Selasa (4/7).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Ramanathan menilai bahwa pajak tersebut justru akan mendorong masyarakat untuk mengunduh film secara ilegal. Industri film di Tamil Nadu adalah yang terbesar kedua di India setelah Bollywood yang berlokasi di Mumbai, dan negara bagian tersebut menyumbang sebagian besar pendapatan box office tahunan hingga senilai Rp28 triliun di seluruh negeri.

“Sungguh disayangkan apabila pajak yang tinggi justru membuat sebagian besar pendapatan hilang bahkan pajak tersebut dianggap dapat mempengaruhi mata pencaharian hampir lebih dari satu juta orang,” pungkasnya.

Pemerintah India sejak Sabtu lalu menerapkan kenaikan pajak dan pungutan untuk sejumlah barang dan jasa dengan aturan baru. Pemerintah juga menyetujui, agar di masing-masing daerah bisa menerapkan tambahan pajak untuk barang-barang atau jasa lainnya. Negara bagian Tamil Nadu memilih untuk menaikkan pajak atas tiket bioskop.

Asosiasi Pemilik dan Distributor Teater Tamil Nadu, Kamar Dagang Film India Selatan, Asosiasi Artis India Selatan, dan Dewan Produser Film Tamil telah membahas masalah ini dengan pemerintah negara bagian Tamil Nadu. Namun, dilansir dalam thestar.com, pihak asosiasi masih harus menunggu hasil keputusan dari pemerintah. (Amu/Gfa)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember