INDIA

Protes Soal Pajak, Ribuan Bioskop Tutup

Redaksi DDTCNews | Kamis, 06 Juli 2017 | 09:02 WIB
Protes Soal Pajak, Ribuan Bioskop Tutup

Salah satu bioskop di India

NEW DELHI, DDTCNews – Lebih dari 1.000 bioskop di negara bagian Tamil Nadu, India, telah ditutup sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif pajak setelah pemerintah memberlakukan aturam pajak barang dan jasa (Good and Services Tax/GST) baru yang merupakan reformasi pajak terbesar di India.

Ketua Asosiasi Pemilik dan Distributor Teater Tamil Nadu Abhirami Ramanathan mengatakan penambahan pajak sebesar 30% untuk tiket bioskop dari semula sebesar 28% akan membuat para penonton kabur dan beralih untuk menonton film bajakan.

“Saat ini tarif pajak untuk tiket bioskop menjadi 58%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di India. Ini adalah beban bagi penonton film dan mengalahkan tujuan rezim pajak yang baru,” katanya, Selasa (4/7).

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Ramanathan menilai bahwa pajak tersebut justru akan mendorong masyarakat untuk mengunduh film secara ilegal. Industri film di Tamil Nadu adalah yang terbesar kedua di India setelah Bollywood yang berlokasi di Mumbai, dan negara bagian tersebut menyumbang sebagian besar pendapatan box office tahunan hingga senilai Rp28 triliun di seluruh negeri.

“Sungguh disayangkan apabila pajak yang tinggi justru membuat sebagian besar pendapatan hilang bahkan pajak tersebut dianggap dapat mempengaruhi mata pencaharian hampir lebih dari satu juta orang,” pungkasnya.

Pemerintah India sejak Sabtu lalu menerapkan kenaikan pajak dan pungutan untuk sejumlah barang dan jasa dengan aturan baru. Pemerintah juga menyetujui, agar di masing-masing daerah bisa menerapkan tambahan pajak untuk barang-barang atau jasa lainnya. Negara bagian Tamil Nadu memilih untuk menaikkan pajak atas tiket bioskop.

Asosiasi Pemilik dan Distributor Teater Tamil Nadu, Kamar Dagang Film India Selatan, Asosiasi Artis India Selatan, dan Dewan Produser Film Tamil telah membahas masalah ini dengan pemerintah negara bagian Tamil Nadu. Namun, dilansir dalam thestar.com, pihak asosiasi masih harus menunggu hasil keputusan dari pemerintah. (Amu/Gfa)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab