BELGIA

Proposal CbCR Publik Bakal Dibahas Akhir Bulan Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 Februari 2021 | 16:15 WIB
Proposal CbCR Publik Bakal Dibahas Akhir Bulan Ini

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Kepemimpinan Portugal di Dewan Uni Eropa akan dimaksimalkan untuk mendorong adanya ketentuan laporan per negara atau Country by Country Report (CbC Report) perusahaan multinasional bisa diakses publik.

Agenda tersebut makin terasa dengan rilisnya draft agenda pembahasan terkait dengan CbCR publik dalam pertemuan menteri bidang ekonomi negara Uni Eropa pada 25 Februari 2021. Portugal berharap kesepakatan awal bisa dicapai akhir bulan ini.

"Portugal memegang jabatan Presiden Dewan Uni Eropa hingga Juli 2021. Kami berharap bisa mendapatkan kesepakatan pada pertemuan pada bulan ini," kata sumber diplomat Portugal di Uni Eropa, Senin (8/2/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Portugal disebut akan berhati-hati dalam menggunakan isu proposal CbCR publik dalam lingkup Uni Eropa. Hal ini dikarenakan proposal CbCR publik menjadi komoditas sensitif yang mampu membuat Uni Eropa terbelah menjadi kubu pro dan kontra.

Alotnya pembahasan proposal CbCR publik terlihat dari rentang waktu Parlemen Eropa dalam memperkenalkan ide tersebut pada 2017. Sejak saat itu, tidak pernah tercapai kesepakatan terkait dengan laporan pajak perusahaan multinasional yang bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Pada pembahasan terakhir pada Desember 2019, proposal CbCR publik berakhir dengan kebuntuan. Belasan negara seperti Luksemburg, Siprus, Malta, Swedia dan Austria menolak proposal CbCR publik.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Perkembangan terkini menyebutkan Austria bersedia melunak dan membuka ruang mendukung proposal CbCR publik dengan sejumlah syarat tambahan, seperti proposal didukung oleh mayoritas negara anggota Uni Eropa.

"Para pelobi dan diplomat di Brussels mengikuti perkembangan ini dengan hati-hati. File proposal itu masih sensitif, kesepakatan di antara negara anggota akan membuka jalan bagi proses negosiasi akhir di Parlemen Eropa," sebut diplomat tersebut seperti dilansir Tax Notes International.

Seperti diketahui, laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen transfer pricing yang berisi data dan informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha.

Laporan CbCR disajikan dalam tabulasi khusus yang memiliki standar internasional dan saat ini hanya bisa dipertukarkan antar otoritas pajak sesuai dengan perjanjian. Pertukaran data berlaku bagi otoritas pajak yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja