Program Perlindungan Sosial Digencarkan, Ada Subsidi Buat Para Pekerja

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menggencarkan program-program perlindungan sosial menyusul adanya kenaikan harga komoditas seperti pangan dan energi sebagai akibat dari kondisi geopolitik di Rusia dan Ukraina.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada 18,8 juta penerima kartu sembako, dan untuk 1,85 juta PKH nonbantuan pangan nontunai atau non-BPNT, berupa subsidi selisih harga minyak goreng senilai Rp300.000 untuk 3 bulan atau Rp100.000/bulan/keluarga penerima manfaat (KPM).

"Diharapkan dalam bulan Ramadan ini sudah bisa disalurkan,” katanya, dikutip pada Minggu (10/4/2022).

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai untuk pangan kepada 2,5 juta PKL dan pemilik warung (PKLW) senilai Rp300.000 untuk 3 bulan. Penyaluran bantuan akan dilakukan pada bulan Ramadan.

Menko menambahkan pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada pekerja berupa bantuan subsidi upah senilai Rp1 juta untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta. Dalam perhitungannya, terdapat 8,8 juta pekerja yang akan mendapatkan subsidi upah tersebut.

Selanjutnya, pemerintah juga berencana memberikan bantuan presiden (Banpres) kepada usaha mikro. Rencananya, bantuan presiden senilai Rp600.000 per penerima tersebut akan diberikan kepada 12 juta orang.

Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo juga meminta isu kenaikan harga pupuk untuk menjadi perhatian jajarannya. Hal tersebut dikarenakan terdapat penggunaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi di dalam negeri.

Airlangga menegaskan penggunaan pupuk terkait dengan komoditas akan dibatasi. Komoditas yang akan diprioritaskan antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Pupuk yang disubsidi juga dibatasi yaitu pupuk dengan jenis urea dan NPK.

“Presiden mewanti-wanti subsidi pupuk harus tepat sasaran sehingga petani bisa menerima pupuk, sehingga harga pupuk tidak mengakibatkan kelangkaan pupuk. Harapannya upaya tersebut dapat mendorong ketersediaan pangan yang aman,” ujarnya. (rig)