LAPORAN HASIL SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Program Pajak Capres Pengaruhi Pilihan Gen Z dan Milenial dalam Pemilu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 November 2023 | 09:30 WIB
Program Pajak Capres Pengaruhi Pilihan Gen Z dan Milenial dalam Pemilu

Survei Pajak dan Politik DDTCNews

JAKARTA, DDTCNews - Tim pemenangan masing-masing pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak boleh mengabaikan keberadaan pemilih muda. Populasi pemilih muda yang mendominasi daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 bisa menjadi kunci kemenangan masing-masing kontestan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 55% atau sekitar 112 juta pemilih dalam pemilu 2024 adalah penduduk yang rentang usianya masuk generasi Z (17-29 tahun) dan milenial (30-43 tahun).

Perlunya capres-cawapres untuk merangkul pemilih muda juga dikuatkan oleh Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik: Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak yang diterbitkan oleh DDTCNews.

Baca Juga:
Kanal Pakpol DDTCNews Ditutup: 576 Konten Telah Diakses 1,78 Juta Kali

Melalui survei yang digelar selama sebulan penuh, 4 September 2023 hingga 4 Oktober 2023, didapatkan statistik yang menunjukkan bahwa rencana agenda atau kebijakan pajak dari masing-masing partai politik (parpol) atau capres ternyata memengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu mendatang.

"Mayoritas responden (90,2%) menilai agenda pajak punya pengaruh besar terhadap pilihan politik," sebut Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik yang dirilis oleh DDTCNews pada Selasa (28/11/2023).

Secara menyeluruh, tanpa melihat kelompok umur, sebanyak 46,6% responden menilai agenda pajak 'Sangat Penting' dalam memengaruhi pilihan politik mereka. Sebanyak 43,6% responden lainnya menilai 'Penting' bahwa agenda pajak memengaruhi pilihan politik.

Baca Juga:
Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Sisanya, sebanyak 8,1% responden memilih 'Netral', 1,5% responden memilih 'Tidak Penting', dan 0,2% responden memilih 'Sangat Tidak Penting'.

Pemilih Muda Jadi Kunci

Ada dua fakta yang perlu digarisbawahi oleh parpol dan tim pemenangan dari masing-masing kandidat capres-cawapres terkait dengan isu pajak.

Baca Juga:
580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Pertama, populasi generasi muda mendominasi struktur pemilih dalam pemilu 2024 nanti. Kedua, agenda pajak menjadi salah satu deal breaker atau penentu bagi pemilih muda dalam memutuskan siapa jagoannya dalam pemilu nanti.

Artinya, masing-masing kandidat capres-cawapres yang berkompetisi dalam pemilu 2024 perlu mematangkan menu atau agenda perpajakannya untuk disodorkan kepada calon pemilih. Populasi generasi Z dan milenial bisa menjadi ranah penentu dalam memenangkan salah satu kandidat.

Jika dibedah sesuai dengan rentang kelompok usia, baik generasi Z, milenial, generasi X, dan baby boomers sama-sama sepakat bahwa agenda pajak yang disodorkan parpol dan capres bisa memengaruhi pilihan politik mereka.

Baca Juga:
Wamenkeu Thomas Jamin Quick Win Prabowo Tak Korbankan Belanja K/L Lain

Secara terperinci, Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCNews menunjukkan bahwa 90,1% responden yang masuk dalam kelompok generasi Z menganggap agenda pajak bisa memengaruhi pilihan politik mereka (Penting-Sangat Penting). Senada dengan gen Z, sebanyak 90,2% responden milenial sepakat bahwa agenda pajak berpengaruh terhadap pilihan politik mereka (Penting-Sangat Penting).

Di luar kelompok usia muda, fakta statistiknya juga sama. Sebanyak 91,2% responden yang tergolong dalam generasi X dan 81,1% responden baby boomers menilai bahwa agenda pajak yang diusung masing-masing parpol dan capres mampu memengaruhi pilihan politik.

Secara umum, jika dilihat secara menyeluruh tanpa mengotakkan-kotakkan rentang umur, keberadaan agenda atau program pajak yang ditawarkan kandidat pemilu merupakan senjata ampuh untuk menggaet suara bagi calon pemilih. Namun, jika mengingat fakta bahwa DPT didominasi oleh pemilih muda, kampanye-kampanye yang melibatkan program-program pajak perlu digencarkan kepada kelompok ini.

Baca Juga:
Belanja APBN 2025 Fleksibel, Kemenkeu Pastikan Bakal Tetap Prudent

Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian penerbitan Laporan Survei Pajak dan Politik DDTCNews: Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak. Untuk mendapatkan naskah laporan secara lengkap, silakan unduh di https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:45 WIB HUT KE-17 DDTC

Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Selasa, 01 Oktober 2024 | 10:45 WIB PEMILU 2024

580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Jumat, 27 September 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas Jamin Quick Win Prabowo Tak Korbankan Belanja K/L Lain

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP