PENGAMPUNAN PAJAK

Program Ini Bendung Sentimen Negatif

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 Desember 2016 | 19:31 WIB
Program Ini Bendung Sentimen Negatif

JAKARTA, DDTCNews - Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (Trump effect) disinyalir menimbulkan sentimen negatif terhadap pasar keuangan global. Namun, hal ini masih bisa terbendung oleh kebijakan pajak yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Sampoerna University Wahyoe Soedarmono mengatakan Trump effect dan rencana kebijakan the Fed menaikkan suku bunga menyebabkan Rp16 triliun modal asing mengalir ke luar Indonesia pada pertengahan November lalu.

"Pemerintah tidak perlu khawatir. Masih ada program pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan memulangkan dana-dana ke dalam negeri. Tidak usah takut ada pelarian modal," katanya di Jakarta, Senin (5/12).

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Wahyoe mengungkapkan setidaknya ada komitmen berupa dana sekitar Rp143 triliun untuk repatriasi masuk ke Indonesia dari wajib pajak. Selain itu, aliran dana yang keluar dari India, Thailand, Korea Selatan, dan Taiwan, masih jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan Indonesia.

Menurutnya, Indonesia mampu bertahan pada gejolak perekonomian global yang diproyeksikan akan terjadi dalam waktu dekat. Dengan situasi neraca berjalan yang cukup kuat, risiko pelarian modal dari Indonesia pun dapat diminimalkan.

Wahyoe mengatakan ada dua pilhan bagi pemerintah untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan (CAD).

Baca Juga:
Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Pertama, meningkatkan suku bunga acuan (policy rate) dan Expenditure Switching Policy melalui strategi yang memungkinkan depresiasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia untuk mengurangi konsumsi barang-barang impor. Kedua, meningkatkan ekspor komoditas ketika harga komoditas sedang naik.

"Kita juga harus meningkatkan ekspor ketika harga komoditas dunia seperti batu bara, maupun komoditas non tambang mulai menunjukkan tren peningkatan," tutupnya. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan