Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven

MOSCOW, DDTCNews - Pemerintah Rusia tengah mempertimbangkan daerah konflik di Kepulauan Kuril sebagai teritori bebas pajak.

Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan rencana menjadikan Kepulauan Kuril sebagai wilayah surga pajak (tax haven) ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi pada daerah terluar Rusia.

"Itu [daerah bebas pajak di Kepulauan Kuril] merupakan proyek yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu akan saya diskusikan dengan Presiden Putin tentang apa yang bisa kami lakukan," katanya, dikutip pada Senin (2/8/2021).

Mishustin menilai rencana membangun pusat keuangan di Kepulauan Kuril menjadi agenda Presiden Putin untuk meningkatkan keingintahuan pengusaha tentang prospek bisnis dan investasi di wilayah timur Rusia.

Menurutnya, salah satu pertimbangan pengusaha masih enggan masuk ke wilayah timur adalah faktor keamanan berusaha. Hal ini dikarenakan Kepulauan Kuril tengah menjadi daerah sengketa wilayah antara Rusia dan Jepang.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Uni Soviet dan Jepang tidak pernah meneken perjanjian damai terutama soal status wilayah Kepulauan Kuril. Pemerintah Rusia saat ini menganggap Kepulauan Kuril seperti wilayah Sakhalin sebagai wilayah kedaulatan Rusia.

Sementara itu, Jepang mengeklaim kedaulatan atas beberapa pulau di selatan Kepulauan Kuring. Wilayah selatan seperti Pulau Iturup, Kunashir, Ikotan dan Habomai diklaim masuk administrasi prefektur atau provinsi Hokkaido.

Sebelumnya, rencana Rusia membangun Kepulauan Kuring sudah dimulai sejak Presiden pertama Rusia Boris Yeltsin. Pada saat itu, status Kepulauan Kuring merupakan wilayah Rusia di luar negeri atau mengadopsi konsep British Overseas Territories Kerajaan Inggris.

Pada 2019, PM Rusia saat itu Dmitry Medvedev menyambut baik usulan Gubernur Sakhalin untuk menjadikan Kepulauan Kuril sebagai zona ekonomi bebas bagi investor swasta. Konsep tersebut dinilai menjadi pilihan terbaik ketimbang status yang berlaku saat periode awal Rusia.

"Pada saat itu, zona perdagangan bebas sudah disediakan bagi investor untuk membebaskan mereka dari tekanan fiskal. Tapi kebijakan tidak menguntungkan wilayah itu," tuturnya seperti dikutip dari asianews.it. (rig)