PIDATO PRESIDEN

Presiden Jokowi: Persaingan Makin Tajam & Perang Dagang Makin Memanas

Redaksi DDTCNews | Jumat, 16 Agustus 2019 | 14:15 WIB
Presiden Jokowi: Persaingan Makin Tajam & Perang Dagang Makin Memanas

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya perubahan besar untuk bisa memenangkan persaingan global saat ini. Perubahan harus dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen bangsa.

Hal tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR. Menurutnya, perubahan cara kerja tersebut harus mulai dilakukan untuk menghadapi dinamika dunia yang berubah dengan cepat.

“Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Antarnegara berebut investasi, antarnegara berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya,” katanya di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Oleh karena itu, perubahan besar harus dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Bukan hanya sekedar berubah, mantan Wali Kota Solo itu menilai perlu adanya lompatan besar yang dilakukan untuk bisa menyenangkan persaingan global saat ini.

Agenda besar tersebut harus dilakukan dengan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Hilirisasi industri harus dilakukan agar manufaktur lokal tidak lagi bergantung pada pada impor untuk melakukan kegiatan produksi. Aspek ini dinilai akan mengakselerasi daya saing Indonesia di kancah global.

“Kalau kita melakukan hilirisasi industri kita pasti bisa melompat lagi,” tegasnya.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya perubahan fundamental dalam aspek regulasi. Ukuran kerberhasilan pemerintah bukan lagi terkait berapa banyak aturan yang diciptakan. Namun, yang diperlukan saat ini adalah seberapa efektif aturan tersebut dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Untuk mendorong inovasi menuju Indonesia maju, ukuran kinerja pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan lagi seberapa banyak aturan dibuat tapi sejauh mana aturan memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat, negara dan bangsa. Saya pikir ini relevan juga untuk anggota dewan,” imbuh Jokowi. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan