Presiden Jokowi Luncurkan Kopi Mantap, Apa itu?

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap). Kopi Mantap menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap realisasi investasi beberapa tahun terakhir.

Kopi Mantap ditujukan untuk memudahkan koordinasi dalam memfasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha melalui online single submission (OSS) yang sifatnya lintas kewenangan. Dalam konteks ini, pengawalan dilakukan oleh satgas nasional, satgas provinsi, dan satgas kabupaten/kota.

“Saya senang sekarang ada OSS, tapi tidak tahu sambungan ke daerah sudah jalan atau belum. Jadi, memang harus ada platform online yang mengawal sehingga kita tahu prosesnya di mana,” kata Presiden Joko Widodo saat peluncuran Kopi Mantap, Selasa (12/3/2019).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T. Lembong mengatakan peluncuran Kopi Mantap pada Rakornas Investasi 2019 diharapkan mampu mempercepat pemberian fasilitas dan penyelesaian masalah investasi.

“Sehingga seluruh rencana investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui OSS dapat direalisasikan seluruhnya dengan lancar,” jelasnya.

Kopi Mantap memungkinkan adanya efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video/audio conference.

Meskipun mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, BKPM menilai ada tren yang positif dalam aspek penanaman modal. Dalam periode 2015—2018, realisasi investasi mencapai Rp2.572,3 triliun, melampaui target dalam rencana strategis BKPM senilai Rp2.558,1 triliun.

Meskipun positif, setiap pemangku kepentingan memandang perlunya pengawalan investasi yang lebih intensif agar arus investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat. Hal ini sejalan dengan tema Rakornas Investasi 2019 yakni ‘Investasi bagi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat’.

Kegiatan investasi yang berkualitas menjadi fokus utama sehingga diharapkan mampu membawa multiplier effect seperti perluasan peluang usaha, peningkatan produksi barang dan jasa dalam negeri, peningkatan penyediaan lapangan kerja, penurunan ketimpangan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

“Minat investasi pada awal 2019 ini menunjukan tren yang cukup positif, yang diharapkan terus berlanjut sampai akhir tahun,” imbuh Thomas, melalui keterangan resminya.

Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo memberikan arahan langsung kepada 850 pemangku kepentingan yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia, administrator KEK/KPBPB, serta dari kementerian/lembaga.